Konferensi Internasional Tentang Pembiayaan Untuk Pembangunan

Bappenas. Menneg PPN/Kepala Bappenas, H. Paskah Suzetta, memberi sambutan dalam Konferensi Internasional tentang Pembiayaan untuk Pembangunan, di Doha, Qatar, pada Minggu (30/11), pukul 15.00 waktu setempat.

Konferensi tersebut terlaksana dalam rangka meninjau kembali Konsensus Monterey, sebuah kesepakatan yang ditandatangani pada Maret 2002 di Doha yang berisi komitmen adanya bantuan dana pembangunan berkelanjutan dari negara maju bagi negara berkembang. Sebagai gantinya, negara berkembang menerapkan prinsip keterbukaan dalam mengelola ekonominya.

Konferensi Internasional tentang Pembiayaan untuk Pembangunan ini diadakan pada saat dunia dilanda krisis, dan menimbulkan banyak tantangan besar bagi upaya untuk memperoleh pembiayaan untuk pembangunan. Pasalnya, selama ini aliran dana dari swasta mendominasi pembangunan pada berbagai negara di dunia. Dalam sambutannya, Menneg PPN/Kepala Bappenas mengatakan bahwa negara maju atau yang memiliki kelebihan dana kini menjadi tumpuan adanya aliran dana bagi pembangunan di negara berkembang.

"Dalam menghadapi ketidakstabilan global yang semakin meningkat, peninjauan kembali dari Konsensus Monterey mengenai pembiayaan pembangunan harus dapat memberi sumbangan kepada upaya penguatan sistem keuangan dan ekonomi kita pada tingkat global dan nasional. Hal ini akan dapat menciptakan fondasi yang kukuh bagi kita untuk dapat memobilisasi pembiayaan bagi pembangunan,� tambah Menneg PPN/Kepala Bappenas.

Lebih lanjut, Menneg PPN/Kepala Bappenas mengatakan bahwa untuk mencapai suatu sistem keuangan dan ekonomi global yang kuat dan kondusif bagi pembiayaan pembangunan, diperlukan adanya pendekatan tiga sisi: (1) mempercepat upaya mereformasi arsitektur finansial dan ekonomi global; (2) memperkuat kemitraan global tentang pembiayaan pembangunan; dan (3) adanya langkah-langkah pada tingkat nasional tetap menjadi tumpuan bagi termobilisasinya sumber pembiayaan untuk pembangunan.

�Indonesia tetap berkomitmen penuh untuk menjamin agar Konsesus Monterey dapat terlaksana secara efektif, Konsesus Monterey tetap merupakan suatu visi yang sangat baik bagi terlaksananya kerja sama ekonomi dan finansial, serta masih relevan seperti enam tahun yang lalu. Karena itu, implementasinya secara penuh dan efektif merupakan suatu keharusan ketika kita berupaya untuk mencapai berbagai sasaran Millenium Development Goals,� tambah Menneg PPN/Kepala Bappenas.

Pada lawatan selama lima hari (28 November-2 Desember) tersebut, Menneg PPN/Kepala Bappenas didampingi oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA. dan Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, RM Dewo Broto Joko P, SH, LLM, dan pejabat-pejabat dari Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan Departemen Luar Negeri.

Jajaran Perkebunan Harus Optimis dan Bekerja Keras Menghadapi Krisis Ekonomi Global

Jajaran Perkebunan Harus Optimis dan Bekerja Keras Menghadapi Krisis Ekonomi Global
Sumber Berita : Ditjen Perkebunan

BANDUNG-Seluruh jajaran perkebunan, baik di pusat maupun di daerah harus optimis dan bekerja keras menghadapi krisis ekonomi global yang sedang terjadi saat ini. Demikian ditegaskan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Achmad Mangga Barani, ketika membuka Pertemuan Koordinasi Nasional untuk Mengevaluasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2008, Kamis, (4/12) di Hotel Grand Pasundan-Bandung-Jawa Barat.

Dijelaskan oleh Dirjen bahwa banyak berita di media massa yang mengatakan bahwa petani-pekebun dan sebagian pengamat merasa pesimis menghadapi krisis ini. Lalu siapa lagi yang merasa optimis ? tambah Dirjen. Oleh sebab itu, semua jajaran perkebunan tidak turun semangatnya dalam menghadapi kondisi ini. Jajaran perkebunan sebagai pelayan dan fasilitator masyarakat harus bekerjasama dan memberikan semangat kepada semua stakeholder perkebunan agar mampu menghadapi krisis ini dengan baik, tambah Dirjen.

Pertemuan yang berlangsung selama tiga hari (4-6/12), dihadiri sekitar 300 orang, terdiri dari pejabat lingkup Ditjen Perkebunan, Kepala Dinas Perkebunan yang membidangi perkebunan di provinsi dan Beberapa Kepala Dinas Perkebunan yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota, Pejabat Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Perkebunan dan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) Program Revitalisasi, Kapas dan Akselerasi Peningkatan Produktivitas Tebu. Selama tiga hari, mereka akan mengevaluasi capaian kinerja kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2008 dan membahas persiapan kegiatan tahun 2009.

Krisis ekonomi global yang dipicu oleh krisis keuangan di Amerika Serikat akhir September lalu memang telah membawa dampak terhadap harga beberapa komoditas perkebunan di pasaran dunia. Harga minyak sawit (CPO) dan karet yang merupakan komoditas ekspor utama Indonesia anjlok hampir 50%. Akibatnya harga pembelian TBS (Tandan Buah Segar) dan karet di tingkat petani juga ikut turun drastis. Diberitakan, harga TBS di tingkat petani jatuh sampai Rp 250-300,-/kg. Padahal bulan Juli lalu harganya masih sangat bagus sekitar Rp 1.800/kg. Begitu juga halnya dengan karet. Harga dipasaran dunia jatuh dari US$ 2,8/kg menjadi US$ 1,6/kg.

Rapat Koordinasi Nasional Program P4MI di Jogjakarta

Rapat koordinasi Komponen I Masyarakat Program P4MI di Daerah Istimewa Jogjakarta tepatnya di Bukit Surya Village Kaliurang, dihadiri oleh 5 Kabupaten Se- Indonesia antara lain adalah, Ende, Lombok Timur, Donggala, Blora dan Temanggung. dibuka langsung oleh TL P4MI Ir. Meidi Syaflan, MP. Topik pembahasan dalam Rakornas P4MI tersebut antara lain; Laporan Perkembangan Pendampingan Program, Pengalaman pengembangan model pendampingan dengan pendekatan Pokusma, (Tim Temanggung), Membangun Jaringan Kemitraan Agribisnis Kelompok Tani di Lombok Timur (Tim Lombok Tmur), Implementasi Tepat Guna di lahan Marjinal dengan memaksimalkan peran kelompok tani (Tim Ende), Pengembangan Asosiasi Kelompok Tani Kakao dari hulu sampai hilir ( Tim Donggala), Exit Strategy Program (Dr. E. Eko Ananto) Membangun Koordinasi untuk optimalisasi peran Pendampingan Pemberdayaan (Ir. Endro Gunawan) Disain rancang bangun Desa Agribisnis dan Desa Unggulan (Tim Blora), Pengalaman penyusunan laporan kegiatan lapangan (Drs. Hari Purwanto,SP), Sistem Pelaporan Program (Windo Susilo), Sistem Pelaporan administrasi dan keuangan (Susi Erna), Rencana Tindak Lanjut dan Kristalisasi (Ir. Meidi Syaflan, MP).

Kute Lombok | Kute Beach of Cental Lombok

Kerajinan Tenun di wilayah Permukiman Kute di Kabupaten Lombok tengah sebagai salah, satu kerajainan asli Lombok dan sebagai sumber pendapatan para pengerajin disana. hal ini perlu didukung lebih maksimal lagi oleh berbagai elemen terkait sehingga dapat mendongkrak perkapita penduduk setempat.

Pendekatan keamanan sangatlah penting bagi kemajuan pantai Kute Lombok, sehingga para pelancong dan para wisatawan asing maupun lokal dapat nyaman dan merasa tenang berkunjung dan menikmati indahnya pantai dan perbukitan.

Menikmati pasir putih kute Lombok sangat mengasikkan dan menyenangkan apalagi dengan jernihnya pantai menjadi gaya tarik tersendiri bagi Pantai Kute Lombok, hal ini harus dapat terjaga terus dan harus selalu ditingkatkan, kebersihan pantai, penataan fasilitas publik, control terhadap situasi yang dapat mencoreng nama dan identitas Masyarakat NTB dsb nya.

Promosi berbagai pihak untuk Kute Lombok harus terus dijalankan jangan pernah berhenti mempromosikan potensi daerah kita, lakukanlah banyak cara dan pendekatan demi Gumi Lombok, Kemajuan dan Perkembangan Kute Lombok khususnya tidak hanya ditangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tapi itu semua kembali pada niat tulus kita dalam membangun Negeri kita tercinta.

Air Terjun Mayung Putik Membasahi Kokok Putik

Posisi Air Terjun ini terletak di Pulau Lombok tepatnya di Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sembalun Desa Bilukpetung. Konon juga air terjun tersebut dapat menyembuhkan penyakit kulit. ketika Team Lombok Community Development (LCD) mengunjungi tempat tersebut dengan menuruni 250 an anak tangga, dan melewati batuan-batuan yang terukir rapi secara alami. Diperkirakan air tersebut terjun dari ketinggian 170 an Meter. Sehingga dapat terdengar dan terlihat sejuk, apalagi ketika Team LCD menceburkan dirinya kedalam telaga yang langsung menyatu dengan terjunan air yang segar.

NTT DAPAT BLBU JAGUNG HIBRIDA

KUPANG/WWW.NTTPROV.GO.ID > Kepala Dinas Pertanian tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi NTT, Ir. Petrus Muga di ruang kerjanya, Kamis (13/10) mengatakan, Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) jagung hibrida N-35 dari Departemen Pertanian (Deptan) untuk NTT pada musim tanam 2008/2009 yang akan ditanam pada musim tanam 2008/2009 yang akan ditanam pada lahan seluas 3.025 hektar, disalurkan melalui PT Petani.
Sementara dari dana APBN Perubahan, bantuan benih tersebut untuk lahan seluas 5.900 hektar. Meski bantuan itu belum datang, tetapi diharapkan pembagiannya jangan sampai tumpang tindih. Artinya, petani yang sudah mendapatkan benih dari dana APBD kabupaten jangan lagi mendapat benih dari BLBU, Karena ada banyak petani yang diharapkan mendapat bantuan benih tersebut. Pada tahun 2008 ini luas lahan untuk BLBU 5.000 hektar dan yang sudah terealisir 1.975 hektar. Itu berarti tinggal 3.025 hektar lagi untuk musim tanam itu, yakni 15 kg benih hibrida per hektar. Muga menjelaskan, khusus benih jagung BLBU itu, ada juga bantuan dari APBN Perubahan. Targetnya lahan seluas 5.900 hektar dan dari dana APBD Perubahan lahan seluas 675 hektar. Sebelumnya bantuan bibit jagung dari APBD murni seluas 400 hektar dan itu sudah disalurkan. Demikian juga dari BLBU seluas 1.975 ha yakni 1.000 hektar di Belu dan 975 heltar di Nagekeo itu sudah disalurkan.

Peluang Agribisnis Menjadi Sumber Devisa Negara yang Utama

Salah satu alternatif energi nonfosil yang mulai diintroduksi di Indonesia untuk kendaraan bermotor adalah bioetanol. Pengenalan energi alternatif ini juga merupakan upaya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Biaya investasi kilang bioetanol kapasitas 100 kL/hari berkisar antara Rp 2-3 milyar per-kiloliternya. Dengan harga etanol yang dihitung sama dengan bensin saja, pembangunan 1 pabrik ukuran ini akan menghemat devisa untuk impor bensin sebesar 33.000 kL/tahun x Rp 5.450,- /liter atau Rp 179.850.000.000,-.

STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEPULAUAN DI KABUPATEN SUMBAWA

Oleh : Agus Purbathin Hadi

Program pengembangan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan dan meningkatkan prakarsa serta kreativitas masyarakat untuk berswadaya dalam pembangunan belum dapat dicapai secara maksimal. Hal ini tercermin dari fakta bahwa masih ada kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat tertinggal, dan terasing atau belum tersentuh oleh program pembangunan. Salah satu diantaranya adalah masyarakat yang tinggal dan bekerja di daerah pesisir kepulauan yang tersebar di berbagai wilayah kepulauan Indonesia, padahal diketahui bahwa sumberdaya perairan laut yang kita miliki relatif lebih banyak dibanding dengan yang ada di daratan, sehingga sangat ironis jika masyarakat pesisir kepulauan masih terbelakang dibanding lainnya.
Pelaksanaan pembangunan masyarakat desa kepulauan tampak berlangsung tak seirama dengan pembangunan masyarakat desa lainnya, terutama bila dibandingkan dengan pembangunan di perkotaan. Masalah dan kendala yang dihadapi sangat bervariasi, diantaranya: kondisi ekonomi masyarakat nelayan pada umumnya miskin, tertinggal dalam penguasaan teknologi dan informasi, terbatasnya sarana dan prasarana, pola mata pencaharian yang masih tergantung musim, tingkat pelayanan kesehatanan yang terbatas, pola perkampungan menetap dan khas, pola produksi-distribusi-konsumsi yang relatif masih sederhana. Download

STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MENGANTISIPASI KEGAGALAN PENERAPAN TEKNOLOGI OLEH PETANI

STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MENGANTISIPASI KEGAGALAN PENERAPAN TEKNOLOGI OLEH PETANI

Oleh :
Agus Purbathin Hadi
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Mataram

Pembangunan pertanian dan pedesaan yang telah dilaksanakan selama ini, di satu sisi telah berhasil mengubah wajah pertanian dan perdesaan Indonesia. Disamping perubahan di bidang prasarana fisik, teknologi dan produktivitas pertanian, para petani Indonesia juga telah berubah secara nyata. Margono Slamet (1995) mengungkapkan bahwa pada umumnya profil populasi petani Indonesia telah berubah secara positif. Secara makro populasi petani telah menjadi lebih kecil jumlahnya secara persentil tetapi lebih tinggi kualitasnya, yang ditandai oleh lebih baiknya tingkat pendidikan mereka, lebih mengenal kemajuan, kebutuhan dan harapan-harapannya meningkat, dan pengetahuan serta keterampilan bertaninya juga jauh lebih baik.
Dengan memperhatikan keadaan dan perubahan pembangunan pertanian dewasa ini beserta tantangan-tantangan yang ada, sangat perlu dipersiapkan strategi komunikasi pembangunan yang efektif dalam menunjang pembangunan. Strategi pada hakekatnya adalah suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu. Lionberger dan Gwin (1982) menyatakan bahwa strategi komunikasi umumnya dirumuskan dengan memperhatikan tiga hal, yaitu khayalak sasaran, pesan yang akan disampaikan, dan saluran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
Di sisi lain, teknologi produksi pertanian terus berkembang dan meningkat. Untuk itu, upaya penyebaran inovasi teknologi kepada petani dan nelayan juga perlu ditingkatkan. Mengkomunikasikan inovasi teknologi sampai dapat diterima dan diterapkan oleh petani dan nelayan bukan suatu hal yang mudah dan sederhana, karena masih banyak dijumpai kasus kegagalan penerapan teknologi oleh petani-nelayan di Indonesia. Masalah ini merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang serius, karena kegagalan penerapan teknologi oleh petani akan menimbulkan dampak negatif berupa hilangnya kepercayaan petani terhadap suatu teknologi, dan akan berpengaruh juga terhadap introduksi teknologi berikutnya, yang pada akhirnya akan menghambat program-program pembangunan. (download)

Revitalisasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Perdesaan dalam Kerangka Pembangunan Desa Partisipatif Berkelanjutan

Revitalization and Empowerment of Rural Community Institutions in Frame of Sustainable Participatory Rural Development

Oleh/by :
Agus Purbathin Hadi
Study Program of Agricultural Extention and Communication
Faculty of Agriculture, University of Mataram
e-mail : aguspurbathin@yahoo.com

ABSTRAK

Selama pemerintahan Orde Baru terjadi proses marginalisasi demokrasi dan partisipasi masyarakat perdesaan yang dianggap hanya sebagai obyek pembangunan semata. Kelahiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang lebih dikenal dengan UU Otonomi memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Memperhatikan keadaan, perubahan, dan tantangan pembangunan perdesaan di Indonesia dewasa ini, sangat perlu dipersiapkan strategi pemberdayaan masyarakat perdesaan yang mengedepankan demokratisasi dan partisipasi dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan.
Penelitian ini dilaksanakan di tiga desa di Pulau Lombok pada bulan Maret-September 2003. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keragaan kelembagaan lokal yang ada di perdesaan, dan menyusun alternatif model kelembagaan petani dan masyarakat perdesaan yang tangguh, mandiri dan partisipatif dalam kerangka pembangunan desa yang berkelanjutan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan penggabungan dari metode survei, FGD dan workshop. Hasil penelitian menemukan bahwa lembaga-lembaga lokal yang ada telah mengalami intervensi pihak luar (pemerintah) mulai dari proses pembentukan sampai dengan dijadikan kepanjangan tangan pelaksanaan program-program pemerintah. Lembaga dan kelompok-kelompok lokal yang ada belum berperan secara optimal dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena kondisi internal kelompok yang tidak efektif dan berkelanjutan, juga karena pendekatan kelompok yang digunakan dalam pembangunan perdesaan tidak efektif karena dilakukan secara parsial, tidak terintegrasi dan terkoordinasi.
Atas dasar isue dan permasalahan di atas, suatu model bagi pengembangan kelembagaan dapat dirumuskan secara partisipatif melalui kegiatan workshop dengan berbagai komponen masyarakat perdesaan dan stakeholders terkait. Model ini menunjukkan peran strategis kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal dalam menampung dan menyalurkan program-program pembangunan dari internal dan eksternal desa. Model ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi semua komponen masyarakat dalam semua tahapan proses pembangunan desa berkelanjutan. (download)

Kampung Tradisional Segenter Lombok Nusa Tenggara Barat

Gambar 001
Gambar 001 : Kampung segenter dengan rumah tradisional khas Lombok

Gambar 002

Gambar 002 : Anak perempuan Kampung segenter yang menggunakan busana kaos dan sarung dan seorang Bapak Tua yang sedang merakit jaring untuk para nelayan kampung Segenter

Gambar 003

Gambar 003 : Anak-anak Kampung Segenter yang siap meneruskan Tradisi nenek moyang mereka, ataukah mereka yang akan merubah tradisi ?

Gambar 004
Inilah tempat penjualan bahan baku Rumah mereka

Gambar 005
Ada suasana yang berbeda ditengah-tengah peradaban yang masih primitive, di balik ketradisonalan mereka ada bangunan dan fasilitas yang bisa dikatakan modern, yakni bangunan ruamah batubata dan fasilitas antena parabola, akankah ini mempengaruhi keaslian ?

kita tunggu hasil berikutnya.

Pembukaan PEDA KTNA XXII 2008 WUJUDKAN PERTANIAN BERWAWASAN AGRIBISNIS

Sektor pertanian selama ini cukup memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah Bali. Tidak dapat dipungkiri masyarakat Bali masih didominasi oleh sektor ini, yang mampu menyerap tenaga kerja dan mampu bertahan meski dalam kondisi sulit sekalipun. Sebagai sektor yang cukup strategis, tidak saja peningkatan produksi pertanian yang perlu ditingkatkan namun juga perlu diupayakan peningkatan usaha agribisnis.

Demikian diungkapkan Gubernur Bali dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Bali, Drs. A.A.N Puspayoga pada acara Pembukaan PEDA (Pekan Daerah) Pertemuan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan XXII di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng (8/9).

Acara yang akan berlangsung selama satu pekan ini, dari tanggal 8 sampai dengan 13 September 2008, merupakan pertemuan tingkat Provinsi para Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dari seluruh Bali, yang merupakan ajang saling tukar informasi, pengetahuan dan pengalaman antar sesama petani - nelayan, sekaligus juga merupakan forum konsultasi para petani nelayan dengan pemerintah dan kalangan pengusaha.

Untuk Tahun ini tema yang diangkat adalah “Dengan Revitalisasi Pertanian, Kita Tingkatkan Kemandirian dan Kemitraan Menuju Kesejahteraan Petani-Nelayan berlandaskan Tri Hita-Karana”. Tema ini sangat mendasar karena berkaitan dengan dicanangkannya Revitalisasi Pertanian 3 tahun yang lalu oleh Presiden RI.

Dalam kesempatan itu Gubernur mengajak para petani untuk meningkatkan kemandirian dan kemitraan Kontak Tani Nelayan selaku pelaku utama sistem dan usaha agribisnis, sehingga nantinya dapat menjadi dapat menjadi petani yang tangguh, mandiri dan sejahtera. Lebih jauh Gubernur menegaskan pada pentingnya pembangunan pertanian yang berwawasan agribsinis yaitu dengan mewujudkan pertanian yang modern, efisien dan tangguh, di mana para petani dan nelayan dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan usaha yang profesional, antara lain menguasai teknologi, memanfaatkan peluang bisnis yang ada dan mampu mengelola sumber daya alam pertanian secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Gubernur juga dengan antusias berharap tahun ini dapat dijadikan momentum positif dalam mempercepat cita-cita untuk mewujudkan pertanian yang berwawasan agribisnis ini kuat dan tangguh, yang nantinya akan mampu menghadapi persaingan global. (sumber : http://indonesia.go.id)

Peningkatan Fasilitas dan Contol Taman Jalan Udayana Mataram

Jika anda ingin ke Terminal Udara Selaparang dan berangkat dari Kota Mataram maka anda akan melewati jalan Udayana yang merupakan jalan dua arah dari jantung kota Mataram menuju Bandara Selaparang. Jalan ini mulai di sore hari sangat ramai di kunjungi oleh masyarakat kota Mataram atau yang sengaja datang untuk melihat-lihat dan duduk santai sambil menyantap hidangan kaki lima.
Taman Parkir dan Taman kota dengan hiasan para penjual kaki lima bertengger meramaikan tempat tersebut dengan cukup dibilang rapi, pemuda dan pemudi kadang kala bercanda dan bergurai dengan teman atau seangkatan mereka.
Akankah Jalan tersebut akan dapat perhatian lebih maximal dari Pemda Kodya Mataram, sehingga Taman parkir dan taman Kota yang terletak di Jalan Udayana akan semakin menarik dan indah di nikmati oleh masyarakt Kota Mataram khususnya dan Masyarakat luar Kota Mataram pada Umumnya.

PEMBERDAYANAAN MASYARAKAT MELALUI REVITALISASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA (KASUS DESA BENTEK KABUPATEN LOMBOK BARAT)

PEMBERDAYANAAN MASYARAKAT MELALUI REVITALISASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
(KASUS DESA BENTEK KABUPATEN LOMBOK BARAT)

COMMUNITY EMPOWERMENT BY REVITALIZATION OF COMMUNITY INSTITUTIONS AND VILLAGE GOVERNMENT INSTITUTION
(CASE OF BENTEK VILLAGE WEST LOMBOK REGENCY)

Oleh :
Agus Purbathin Hadi
Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Mataram

Abstrak

Kebijakan pembangunan perdesaan yang dilaksanakan Pemerintah Orde Baru, mengakibatkan terjadinya marjinalisasi kelembagaan-kelembagaan lokal masyarakat melalui penyeragaman bentuk dan struktur lembaga-lembaga yang ada di desa. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan peluang untuk melakukan revitalisasi kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa Bentek sebelum dan selama berlakunya UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa; bentuk dan proses revitalisasi kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa Bentek setelah diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah; dan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dengan adanya revitalisasi kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa. Hasil penelitian menemukan bahwa sebelum diberlakukannya UU No. 5/1979, kelembagaan Desa Bentek masih dilaksanakan secara otonom berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, dan mengalami penyeragaman dan marjinalisasi setelah diberlakukannya UU No. 5/1979. Dengan diberlakukannya UU No. 22/1999, masyarakat Desa Bentek melakukan revitalisasi terhadap kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa Bentek, dengan mengembalikan eksistensi kelembagaan lokal. Melalui revitalisasi kelembagaan tersebut dilakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat menuju tercapainya tatanan masyarakat yang demokratis, partisipatif, transparan, beradat, akuntabel, dan menghormati keberagaman.

Abstract

Rural development policy that be implemented by New Order government caused community local institution marginalisation happened by form uniform and rural institution structure. Regional autonomy has been done that give revitalisation changing in rural community institution and rural governance. Descriptive research aims to know the rural institution form and Bentek rural governance, before and on going of UU no. 5/1979 about rural governance be implemented; the form and the process of community institution revitalisation after UU no. 22/1999 about Regional governance; and the exert of community empowerment by community institution revitalisation and the rural government. The result of the research found that before UU no. 5/1979 be done, Bentek rural institution is still implemented by autonomy based on its culture.. Moreover it experiences of uniformity and marginalisation after UU No. 5/1979 is implemented. When UU No. 22/1999 is implemented, Bentek rural community did revitalisation to community institution and rural governance by going back of local institution existence. The efforts of community empowerment have been done by institutional revitalisation in order to reach of democracy of the community structure, participative, transparency, cultural, accountable and be honoured of heterogenic. Download Article

Memberdayakan Gili Trawangan dan Gili-gili lainnya di era Pemerintahan Tuan Guru Bajang

Gili Trawangan yang terletak di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat Menjadi salah satu Target wisata dalam program nasional Visit Indonesia year 2008, hal ini didukung dengan indahnya pemandangan laut baik pantai maupun bawah laut (diving). Tidak kalah dengan Gili tetangganya yaitu Gili Air dan Gili Meno, kedua Gili ini juga mendapat sorotan dunia internasional terutama tentang keindahan alam pantainya dan bawah lautnya.
Dengan terpilihnya TG. Bajang sebagai Gubernur NTB periode 2008 - 2013, memungkinkan Gili Trawangan dan Gili-gili lainnya lebih diberdayakan sebagai ujung tombak sektor pariwisata NTB. Sehingga kedepan NTB lebih dikenal oleh dunia Internasional melalui nilai dan norma ketimuran yang lebih terkontrol. (diet)

PERTAMBANGAN DI KAWASAN BATU HIJAU KABUPATEN SUMBAWA

PERSEPSI KOMUNITAS SETEMPAT TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KAWASAN
BATU HIJAU KABUPATEN SUMBAWA

Perception of Local Community for The Minning Company
in Batu Hijau Area SumbawaRegency

Oleh :
Agus Purbathin Hadi
Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Mataram

Abstrak

Perusahaan pertambangan telah memulai kegiatan pengembangan komunitas sebelum beroperasinya pertambangan Batu Hijau, akan tetapi masih dijumpai berbagai permasalahan sosial di kawasan pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan pengembangan komunitas yang dilaksanakan perusahaan pertambangan, dan persepsi komunitas setempat terhadap perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan diskusi kelompok terarah. Hasil penelitian menemukan bahwa anggota komunitas yang memiliki persepsi negatif terhadap perusahaan lebih banyak dari yang bersikap positif, sehingga dari keragaan persepsi komunitas tersebut dapat disimpulkan bahwa program pengembangan komunitas yang dilaksanakan perusahaan belum mampu menciptakan persepsi positif komunitas terhadap perusahaan Hal ini disebabkan karena dalam program pengembangan komunitas perusahaan lebih berorientasi pada kegiatan fisik daripada mengupayakan perubahan perilaku komunitas melalui pendekatan budaya dan psikologis.

Abstract

The Mining Company has started community development activity before Batu Hijau mine operation. However, It still has many social problems in this place. A goal of the research is to know how the Mining Company implements community development activity and how local community responds to this company. This research uses descriptive method. Furthermore, on data collecting uses direct interview and focus group discussion. The result of research has concluded that the numbers of community member who have negative perception to the company are more than positive of them. So that, community development program that be implemented by the company is not able to create a good community perception to the Mining Co. It is caused by community development program of the company is more oriented to physic activity than to develop change of community attitude by cultural and physiological approached. (Download Files)

Perencanaan, Pembangunan Desa, Partisipatif dan Berkelanjutan, Planning, Rural Development, Participatory and Sustainability

REVISI MEKANISME DAN PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

DESA MENUJU PEMBANGUNAN DESA YANG PARTISIPATIF

DAN BERKELANJUTAN DI ERA OTONOMI DAERAH

REVISION OF PLANNING MECANISM AND INCREASING OF

RURAL PLANNING QUALITY TO ACHIEVE PARTICIPATORY AND

SUSTAINABILTY RURAL DEVELOPMENT IN AUTONOMY ERA

Oleh :

Agus Purbathin Hadi

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

Fakultas Pertanian Universitas Mataram

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan memiliki peran yang strategis dalam kerangka otonomi daerah, karena pembangunan desa merupakan dasar dari pembangunan nasional, dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama keberhasilan pembangunan. Tulisan ini akan melakukan tinjauan terhadap model perencanaan pembangunan desa pada masa lalu dan masa sekarang ini terutama dikaitkan dengan partisipasi masyarakat. Dari tinjauan tersebut, penulis mencoba memberikan alternatif pengembangan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan dalam mendukung otonomi daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah yang selama ini dilaksanakan melalui proses P5D, secara konseptual telah mencoba melibatkan masyarakat semaksimal mungkin tetapi dalam kenyataannya menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan revisi mekanisme P5D. Pola perencanaan pembangunan tetap mengikuti alur perencanaan yang sudah ada dengan mengadopsi konsep keterpaduan P5D, namun dengan memberikan penekanan pada : pelibatan partisipasi aktif semua peserta forum musyawarah perencanaan, meningkatkan bobot keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan, meningkatkan pengakomodasian usulan dari bawah dalam program Dinas sektoral. Agar dapat terakomodir, maka usulan dari bawah harus memiliki ketajaman prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu diperlukan revitalisasi dan penguatan lembaga perencanaan desa, dan memberikan bantuan pendampingan dalam proses penyusunan perencanaan di tingkat Desa dan Kecamatan, serta perlu dilakukan desiminasi dokumen-dokumen perencanaan sampai kepada masyarakat desa untuk memberi arah dalam penyusunan perencanaan masyarakat.

ABSTRACT

Participatory and sustainability rural development planning have strategy role on regional autonomy, because it as a based of national development. Moreover, community participatory is as main resource of development successful. The writing will analyze the rural development planning in the past and the present, especially related with community participatory. Furthermore, the writer tries to give a development alternative of participatory and sustainability rural development planning that can support regional autonomy. The execution of regional development that is done by P5D proceed, conceptually it has tried to ask the people to involve maximally, however, in reality it faces many constraints so it needs mechanism revitalization of P5D. The development planning method still follow the existing of planning process by adopt integrated P5D concept and stressing on: involving of all stakeholders in planning forum, increase the quality of society representatives, increase the bottom up suggestion in sectoral programs. In order bottom up suggestion can be accomodated, so it needs priority sharply according to the community needs. Therefore, it is needed revitalization and rural planning insitution strengthen, and facilitated in process of planning arrangement at Village and Sub-District, moreover it is needed the planning document decimination execution. (Download)