PEMBERDAYANAAN MASYARAKAT MELALUI REVITALISASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA (KASUS DESA BENTEK KABUPATEN LOMBOK BARAT)

PEMBERDAYANAAN MASYARAKAT MELALUI REVITALISASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
(KASUS DESA BENTEK KABUPATEN LOMBOK BARAT)

COMMUNITY EMPOWERMENT BY REVITALIZATION OF COMMUNITY INSTITUTIONS AND VILLAGE GOVERNMENT INSTITUTION
(CASE OF BENTEK VILLAGE WEST LOMBOK REGENCY)

Oleh :
Agus Purbathin Hadi
Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Mataram

Abstrak

Kebijakan pembangunan perdesaan yang dilaksanakan Pemerintah Orde Baru, mengakibatkan terjadinya marjinalisasi kelembagaan-kelembagaan lokal masyarakat melalui penyeragaman bentuk dan struktur lembaga-lembaga yang ada di desa. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan peluang untuk melakukan revitalisasi kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa Bentek sebelum dan selama berlakunya UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa; bentuk dan proses revitalisasi kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa Bentek setelah diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah; dan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dengan adanya revitalisasi kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa. Hasil penelitian menemukan bahwa sebelum diberlakukannya UU No. 5/1979, kelembagaan Desa Bentek masih dilaksanakan secara otonom berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, dan mengalami penyeragaman dan marjinalisasi setelah diberlakukannya UU No. 5/1979. Dengan diberlakukannya UU No. 22/1999, masyarakat Desa Bentek melakukan revitalisasi terhadap kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa Bentek, dengan mengembalikan eksistensi kelembagaan lokal. Melalui revitalisasi kelembagaan tersebut dilakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat menuju tercapainya tatanan masyarakat yang demokratis, partisipatif, transparan, beradat, akuntabel, dan menghormati keberagaman.

Abstract

Rural development policy that be implemented by New Order government caused community local institution marginalisation happened by form uniform and rural institution structure. Regional autonomy has been done that give revitalisation changing in rural community institution and rural governance. Descriptive research aims to know the rural institution form and Bentek rural governance, before and on going of UU no. 5/1979 about rural governance be implemented; the form and the process of community institution revitalisation after UU no. 22/1999 about Regional governance; and the exert of community empowerment by community institution revitalisation and the rural government. The result of the research found that before UU no. 5/1979 be done, Bentek rural institution is still implemented by autonomy based on its culture.. Moreover it experiences of uniformity and marginalisation after UU No. 5/1979 is implemented. When UU No. 22/1999 is implemented, Bentek rural community did revitalisation to community institution and rural governance by going back of local institution existence. The efforts of community empowerment have been done by institutional revitalisation in order to reach of democracy of the community structure, participative, transparency, cultural, accountable and be honoured of heterogenic. Download Article

Memberdayakan Gili Trawangan dan Gili-gili lainnya di era Pemerintahan Tuan Guru Bajang

Gili Trawangan yang terletak di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat Menjadi salah satu Target wisata dalam program nasional Visit Indonesia year 2008, hal ini didukung dengan indahnya pemandangan laut baik pantai maupun bawah laut (diving). Tidak kalah dengan Gili tetangganya yaitu Gili Air dan Gili Meno, kedua Gili ini juga mendapat sorotan dunia internasional terutama tentang keindahan alam pantainya dan bawah lautnya.
Dengan terpilihnya TG. Bajang sebagai Gubernur NTB periode 2008 - 2013, memungkinkan Gili Trawangan dan Gili-gili lainnya lebih diberdayakan sebagai ujung tombak sektor pariwisata NTB. Sehingga kedepan NTB lebih dikenal oleh dunia Internasional melalui nilai dan norma ketimuran yang lebih terkontrol. (diet)

PERTAMBANGAN DI KAWASAN BATU HIJAU KABUPATEN SUMBAWA

PERSEPSI KOMUNITAS SETEMPAT TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI KAWASAN
BATU HIJAU KABUPATEN SUMBAWA

Perception of Local Community for The Minning Company
in Batu Hijau Area SumbawaRegency

Oleh :
Agus Purbathin Hadi
Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Mataram

Abstrak

Perusahaan pertambangan telah memulai kegiatan pengembangan komunitas sebelum beroperasinya pertambangan Batu Hijau, akan tetapi masih dijumpai berbagai permasalahan sosial di kawasan pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan pengembangan komunitas yang dilaksanakan perusahaan pertambangan, dan persepsi komunitas setempat terhadap perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan diskusi kelompok terarah. Hasil penelitian menemukan bahwa anggota komunitas yang memiliki persepsi negatif terhadap perusahaan lebih banyak dari yang bersikap positif, sehingga dari keragaan persepsi komunitas tersebut dapat disimpulkan bahwa program pengembangan komunitas yang dilaksanakan perusahaan belum mampu menciptakan persepsi positif komunitas terhadap perusahaan Hal ini disebabkan karena dalam program pengembangan komunitas perusahaan lebih berorientasi pada kegiatan fisik daripada mengupayakan perubahan perilaku komunitas melalui pendekatan budaya dan psikologis.

Abstract

The Mining Company has started community development activity before Batu Hijau mine operation. However, It still has many social problems in this place. A goal of the research is to know how the Mining Company implements community development activity and how local community responds to this company. This research uses descriptive method. Furthermore, on data collecting uses direct interview and focus group discussion. The result of research has concluded that the numbers of community member who have negative perception to the company are more than positive of them. So that, community development program that be implemented by the company is not able to create a good community perception to the Mining Co. It is caused by community development program of the company is more oriented to physic activity than to develop change of community attitude by cultural and physiological approached. (Download Files)

Perencanaan, Pembangunan Desa, Partisipatif dan Berkelanjutan, Planning, Rural Development, Participatory and Sustainability

REVISI MEKANISME DAN PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

DESA MENUJU PEMBANGUNAN DESA YANG PARTISIPATIF

DAN BERKELANJUTAN DI ERA OTONOMI DAERAH

REVISION OF PLANNING MECANISM AND INCREASING OF

RURAL PLANNING QUALITY TO ACHIEVE PARTICIPATORY AND

SUSTAINABILTY RURAL DEVELOPMENT IN AUTONOMY ERA

Oleh :

Agus Purbathin Hadi

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

Fakultas Pertanian Universitas Mataram

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan memiliki peran yang strategis dalam kerangka otonomi daerah, karena pembangunan desa merupakan dasar dari pembangunan nasional, dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama keberhasilan pembangunan. Tulisan ini akan melakukan tinjauan terhadap model perencanaan pembangunan desa pada masa lalu dan masa sekarang ini terutama dikaitkan dengan partisipasi masyarakat. Dari tinjauan tersebut, penulis mencoba memberikan alternatif pengembangan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan dalam mendukung otonomi daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah yang selama ini dilaksanakan melalui proses P5D, secara konseptual telah mencoba melibatkan masyarakat semaksimal mungkin tetapi dalam kenyataannya menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan revisi mekanisme P5D. Pola perencanaan pembangunan tetap mengikuti alur perencanaan yang sudah ada dengan mengadopsi konsep keterpaduan P5D, namun dengan memberikan penekanan pada : pelibatan partisipasi aktif semua peserta forum musyawarah perencanaan, meningkatkan bobot keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan, meningkatkan pengakomodasian usulan dari bawah dalam program Dinas sektoral. Agar dapat terakomodir, maka usulan dari bawah harus memiliki ketajaman prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu diperlukan revitalisasi dan penguatan lembaga perencanaan desa, dan memberikan bantuan pendampingan dalam proses penyusunan perencanaan di tingkat Desa dan Kecamatan, serta perlu dilakukan desiminasi dokumen-dokumen perencanaan sampai kepada masyarakat desa untuk memberi arah dalam penyusunan perencanaan masyarakat.

ABSTRACT

Participatory and sustainability rural development planning have strategy role on regional autonomy, because it as a based of national development. Moreover, community participatory is as main resource of development successful. The writing will analyze the rural development planning in the past and the present, especially related with community participatory. Furthermore, the writer tries to give a development alternative of participatory and sustainability rural development planning that can support regional autonomy. The execution of regional development that is done by P5D proceed, conceptually it has tried to ask the people to involve maximally, however, in reality it faces many constraints so it needs mechanism revitalization of P5D. The development planning method still follow the existing of planning process by adopt integrated P5D concept and stressing on: involving of all stakeholders in planning forum, increase the quality of society representatives, increase the bottom up suggestion in sectoral programs. In order bottom up suggestion can be accomodated, so it needs priority sharply according to the community needs. Therefore, it is needed revitalization and rural planning insitution strengthen, and facilitated in process of planning arrangement at Village and Sub-District, moreover it is needed the planning document decimination execution. (Download)

Pengembangan Program Pembangunan Perdesaan

Pengembangan Program Pembangunan Perdesaan
Oleh :
Agus Purbathin Hadi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan (P3P)
Universitas Mataram

Disampaikan pada :
Workshop Nasional Perencanaan Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah Perdesaan

Desa memegang peranan yang strategis dalam proses pembangunan nasional, disamping karena sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di perdesaan, juga karena pemerintahan desa merupakan lembaga pemerintahan otonom sejak sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Melalui pemerintahan desa, masyarakat desa mengatur dan mengurus rumah tangganya, sesuai kebutuhan dan budaya setempat. Akan tetapi, kebijakan pembangunan perdesaan yang dilaksanakan Pemerintah Orde Baru, mengakibatkan masyarakat desa dalam posisi marjinal, hanya menjadi pengikut dan obyek semata. Sebagian besar kebijakan Pemerintah bernuansa “top-down”, dominasi Pemerintah sangat tinggi, akibatnya antara lain banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak sesuai dengan potensi dan keunggulan desa, dan tidak banyak mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan lokal. Berbagai keputusan umumnya sudah diambil dari atas, dan sampai ke masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang tidak bisa ditolak. Masyarakat hanya sekedar objek pembangunan yang harus memenuhi keinginan Pemerintah, belum menjadi subyek pembangunan, atau masyarakat belum ditempatkan pada posisi inisiator (sumber bertindak). Selengkapnya DOWNLOAD

MODEL DAN IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN PETANI-NELAYAN

MODEL DAN IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN PETANI-NELAYAN KECIL DENGAN METODOLOGI P4K

DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

THE MODEL AND IMPLEMENTATION OF SMALL FARMERS EMPOWERING WITH P4K METHODOLOGY IN WEST

NUSA TENGGARA PROVINCE

Oleh :

Agus Purbathin Hadi

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

Fakultas Pertanian Universitas Mataram

Abstrak

Proyek P4K merupakan suatu proyek pendidikan petani-nelayan kecil (PNK) dengan metoda pemberdayaan partisipatif berkelanjutan yang disebut Metodologi P4K. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaan Proyek P4K dan implementasi Metodologi P4K dalam upaya pemberdayaan PNK di Propinsi NTB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa dari aspek ekonomi, penyaluran/pengembalian kredit serta usaha bersama kelompok telah berjalan baik, dan dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan petani-nelayan kecil. Meskipun demikian, dari aspek penumbuhan, pembinaan dan keberlanjuta kelompok masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip dan ruang lingkup pemberdayaan dalam Metodologi P4K.

Abstract

The P4K Project is empowering sustainable participation for small farmers by P4K Methodology. The aim of this research is to analyse the model and the implementation of P4K Methodology in West Nusa Tenggara Province. Based on economy aspect, The conclusion is the project outcome namely credit distribution/returning and business group has done well. Furthermore, the impact of it is able to increase the small farmers welfare. Even though, from the group developing, and sustainable still not appropriate yet with the P4K methodology principle. Selengkapnya DOWNLOAD