Konferensi Internasional Tentang Pembiayaan Untuk Pembangunan

Bappenas. Menneg PPN/Kepala Bappenas, H. Paskah Suzetta, memberi sambutan dalam Konferensi Internasional tentang Pembiayaan untuk Pembangunan, di Doha, Qatar, pada Minggu (30/11), pukul 15.00 waktu setempat.

Konferensi tersebut terlaksana dalam rangka meninjau kembali Konsensus Monterey, sebuah kesepakatan yang ditandatangani pada Maret 2002 di Doha yang berisi komitmen adanya bantuan dana pembangunan berkelanjutan dari negara maju bagi negara berkembang. Sebagai gantinya, negara berkembang menerapkan prinsip keterbukaan dalam mengelola ekonominya.

Konferensi Internasional tentang Pembiayaan untuk Pembangunan ini diadakan pada saat dunia dilanda krisis, dan menimbulkan banyak tantangan besar bagi upaya untuk memperoleh pembiayaan untuk pembangunan. Pasalnya, selama ini aliran dana dari swasta mendominasi pembangunan pada berbagai negara di dunia. Dalam sambutannya, Menneg PPN/Kepala Bappenas mengatakan bahwa negara maju atau yang memiliki kelebihan dana kini menjadi tumpuan adanya aliran dana bagi pembangunan di negara berkembang.

"Dalam menghadapi ketidakstabilan global yang semakin meningkat, peninjauan kembali dari Konsensus Monterey mengenai pembiayaan pembangunan harus dapat memberi sumbangan kepada upaya penguatan sistem keuangan dan ekonomi kita pada tingkat global dan nasional. Hal ini akan dapat menciptakan fondasi yang kukuh bagi kita untuk dapat memobilisasi pembiayaan bagi pembangunan,� tambah Menneg PPN/Kepala Bappenas.

Lebih lanjut, Menneg PPN/Kepala Bappenas mengatakan bahwa untuk mencapai suatu sistem keuangan dan ekonomi global yang kuat dan kondusif bagi pembiayaan pembangunan, diperlukan adanya pendekatan tiga sisi: (1) mempercepat upaya mereformasi arsitektur finansial dan ekonomi global; (2) memperkuat kemitraan global tentang pembiayaan pembangunan; dan (3) adanya langkah-langkah pada tingkat nasional tetap menjadi tumpuan bagi termobilisasinya sumber pembiayaan untuk pembangunan.

�Indonesia tetap berkomitmen penuh untuk menjamin agar Konsesus Monterey dapat terlaksana secara efektif, Konsesus Monterey tetap merupakan suatu visi yang sangat baik bagi terlaksananya kerja sama ekonomi dan finansial, serta masih relevan seperti enam tahun yang lalu. Karena itu, implementasinya secara penuh dan efektif merupakan suatu keharusan ketika kita berupaya untuk mencapai berbagai sasaran Millenium Development Goals,� tambah Menneg PPN/Kepala Bappenas.

Pada lawatan selama lima hari (28 November-2 Desember) tersebut, Menneg PPN/Kepala Bappenas didampingi oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA. dan Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, RM Dewo Broto Joko P, SH, LLM, dan pejabat-pejabat dari Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan Departemen Luar Negeri.

Jajaran Perkebunan Harus Optimis dan Bekerja Keras Menghadapi Krisis Ekonomi Global

Jajaran Perkebunan Harus Optimis dan Bekerja Keras Menghadapi Krisis Ekonomi Global
Sumber Berita : Ditjen Perkebunan

BANDUNG-Seluruh jajaran perkebunan, baik di pusat maupun di daerah harus optimis dan bekerja keras menghadapi krisis ekonomi global yang sedang terjadi saat ini. Demikian ditegaskan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Achmad Mangga Barani, ketika membuka Pertemuan Koordinasi Nasional untuk Mengevaluasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2008, Kamis, (4/12) di Hotel Grand Pasundan-Bandung-Jawa Barat.

Dijelaskan oleh Dirjen bahwa banyak berita di media massa yang mengatakan bahwa petani-pekebun dan sebagian pengamat merasa pesimis menghadapi krisis ini. Lalu siapa lagi yang merasa optimis ? tambah Dirjen. Oleh sebab itu, semua jajaran perkebunan tidak turun semangatnya dalam menghadapi kondisi ini. Jajaran perkebunan sebagai pelayan dan fasilitator masyarakat harus bekerjasama dan memberikan semangat kepada semua stakeholder perkebunan agar mampu menghadapi krisis ini dengan baik, tambah Dirjen.

Pertemuan yang berlangsung selama tiga hari (4-6/12), dihadiri sekitar 300 orang, terdiri dari pejabat lingkup Ditjen Perkebunan, Kepala Dinas Perkebunan yang membidangi perkebunan di provinsi dan Beberapa Kepala Dinas Perkebunan yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota, Pejabat Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Perkebunan dan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) Program Revitalisasi, Kapas dan Akselerasi Peningkatan Produktivitas Tebu. Selama tiga hari, mereka akan mengevaluasi capaian kinerja kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2008 dan membahas persiapan kegiatan tahun 2009.

Krisis ekonomi global yang dipicu oleh krisis keuangan di Amerika Serikat akhir September lalu memang telah membawa dampak terhadap harga beberapa komoditas perkebunan di pasaran dunia. Harga minyak sawit (CPO) dan karet yang merupakan komoditas ekspor utama Indonesia anjlok hampir 50%. Akibatnya harga pembelian TBS (Tandan Buah Segar) dan karet di tingkat petani juga ikut turun drastis. Diberitakan, harga TBS di tingkat petani jatuh sampai Rp 250-300,-/kg. Padahal bulan Juli lalu harganya masih sangat bagus sekitar Rp 1.800/kg. Begitu juga halnya dengan karet. Harga dipasaran dunia jatuh dari US$ 2,8/kg menjadi US$ 1,6/kg.