Keterkaitan Berbagai Tahapan Penelitian

Oleh :
Agus Purbathin Hadi

Pendahuluan

Kegiatan penelitian adalah proses yang sistematis berdasarkan prosedur tertentu, dan dilaksanakan secara obyektif.. Seorang peneliti yang baik adalah mampu berfikir sistematis dan jujur. Sebagai suatu kegiatan yang sistematis, penelitian dilaksanakan dengan tahapan-tahapan dan metode tertentu, dimana antar tahapan penelitian memiliki keterkaitan yang akan menentukan keberhasilan dan kualitas suatu penelitian.

Koherensi, Substansi, Presisi, Analitis
dan Sintesis Hasil Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan-tahapan dan metode tertentu, dimana antar tahapan penelitian memiliki keterkaitan yang akan menentukan keberhasilan dan kualitas suatu penelitian. Sebelum memahas keterkaitan antar tahapan penelitian, terlebih dahulu kita kembali ke pengertian-pengertian dasar yang digunakan dalam suatu penelitian, yaitu :

lebih lengkap dowonload

Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat : Aspek Teori dan Penelitian Perilaku

Oleh :
Agus Purbathin Hadi

Keberdayaan dan kemandirian masyarakat mendapatkan perhatian yang besar dalam kegiatan pembangunan nasional. Dari sudut pandang Ilmu Penyuluhan Pembangunan, memberdayakan dan memandirikan masyarakat merupakan peranan dari penyuluhan. Pelaku penyuluhan bertugas untuk membantu para petani dan warga pedesaan mengorganisasikan diri dan bertangung-jawab dalam (pemberdayaan) pertumbuhan dan perkembangan mereka sendiri. Memberdayakan berarti membuat petani dan masyarakat perdesaan menjadi mampu, memperkenankan, atau mengizinkan dan dapat dilihat sebagai inisiasi sendiri atau oleh orang lain. Bagi Penyuluh, memberdayakan ialah membantu komunitas membangun, mengembangkan, dan meningkatkan daya mereka sendiri sehingga semakin mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, lebih berdaya menolong dirinya sendiri, semakin berperan dalam memperkuat kohesi sosial dalam tatanan masyarakat yang lebih baik, dan semakin berdaya saing dalam tatanan masyarakat ekonomi yang lebih maju. lebih lengkap clik download

Fasilitator Infomobilisasi Sebagai Agen Perubahan

Oleh :

Agus Purbathin Hadi

Pendahuluan

Setelah reformasi dan otonomi daerah bergulir di Indonesia, informasi mengemuka sebagai suatu isu keberpihakan kepada orang miskin dan hak (politik). Informasi adalah hak dasar. Kesenjangan informasi dan kemiskinan merupakan isu yang diusung masyarakat internasional dalam membicarakan pembangunan di negara-negara berkembang sehingga definisi kebutuhan dasar (basic needs) terus-menerus diperbarui, dan pendidikan dan informasi menjadi termasuk ke dalam kebutuhan dasar. Masyarakat internasional mengusung isu mengenai adanya “kesenjangan informasi” (information gap) dan kesenjangan dijital” (digital divide) di dalam sebuah forum yang disebut Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Tentang Masyarakat Informasi (World Summit on the Information Society/WSIS) yang merupakan inisiatif lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memberikan mandat untuk penyelenggaraannya kepada International Telecommunication Union (ITU).

Lemahnya akses dan penggunaan informasi akan menyebabkan keterpinggiran dan ketertinggalan masyarakat dari berbagai kemajuan pembangunan yang tersedia. Persoalan kesenjangan informasi ini bukan hanya dilihat sebagai faktor kemiskinan ekonomi, melainkan juga dalam pengertian kemiskinan sosial-politik (tidak dapat menyampaikan aspirasi, tidak mengetahui adanya kebijakan yang berdampak kepada mereka, tidak cukup pemahaman untuk bisa terlibat dalam pengambilan keputusan, adanya diskriminasi dan dominasi oleh kelompok/pihak yang menguasai informasi, dan sebagainya). Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memiliki kesadaran dan kebutuhan terhadap informasi sebagai sumber kekuatan (power). Masyarakat yang dapat menggunakan informasi untuk mengambil keputusan yang baik bagi dirinya sendiri, bertindak secara kritis dalam upaya memperbaiki keadaan dan mengatasi masalahnya sendiri, mampu terlibat dalam proses-proses sosial dan politik termasuk dalam proses pengambilan keputusan publik yang dilakukan komunitasnya. Masyarakat yang demikian biasa disebut juga masyarakat informasi (information society) dan masyarakat pembelajar (learning society). selengkapnya Download

Etika dan Politik Komunikasi Inovasi

Oleh : Agus Purbathin Hadi
Tela'ah Buku
Communication For Rural Inovation

Buku Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension mencoba mengkritisi pemaknaan penyuluhan dan mencoba menawarkan komunikasi inovasi sebagai kata kunci penyuluhan. Tentang peristilahan “penyuluhan” atau “extension” sudah sering menjadi perdebatan. Di Australia dan Amerika Serikat, istilah extension sudah menjadi jargon yang umum. Diskusi-diskusi berkembang pada berbagai anomali dalam praktik-praktik penyuluhan di tataran praktis. Baik di Australia maupun di Amerika, istilah Penyuluhan dan Pengembangan Pedesaan (Extension and Rural Development), Pendidikan Penyuluhan (Extension Education), Penyuluhan dan Pengembangan Masyarakat (Extension and Community Development) sudah sejak lama ada dan sampai kini masih berkembang.

Yang menjadi sorotan adalah orientasi dalam pelaksanaannya, yang sangat berkaitan dengan paradigma yang dianut oleh masing-masing organisasi penyuluhan bahkan rezim pemerintahan. Selama para pihak pemegang kebijakan masih berpegang pada paradigma linier, orientasi teknologi, belum bergesar pada prinsip mengutamakan manusia, dan memposisikan penyuluhan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka hanya keterpurukan yang terjadi.

Terkait dengan apa yang disampaikan di atas, makalah ini akan membahas Bab 3 (The Ethics and politics of communication for innovation : Etika dan Politik Komunikasi Inovasi) dari Bagian 1 (Rethinking Extension) buku Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension karya Cees Leeuwis. Oleh karena itu, untuk memahami Bab 3 ini, perlu memahami Bab-bab sebelum dan setelah Bab 3 pada Bagian 1 buku ini. Bab ini mempertanyakan apakah sah dan etis intervensi komunikasi inovasi oleh pemerintah karena alasan-alasan politis dan atau tujuan tertentu. Padahal falsafah penyuluhan adalah demokratis dimana individu khalayak sangat dipentingkan dan memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak suatu inovasi.
Selengkapnya Download Artikel

BIL Rambang 1934

Bandara Internasional Rambang zaman Pemerintahan Hindia Belanda. 1934 Rambang yang terletak di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur pernah menjadi Bandara Internasional, dimana Pemerintahan Hindia Belanda menggunakannya sebagai terminal penerbangan di zamannya. Fenomena ini setidaknya menunjukkan bahwa BIL bukanlah fenomena atau hal baru di NTB. (diet)

Ampenan 1924

Ampenan 1924. Menjadikan NTB Gumi sejuta sapi bukanlah hal baru, sejak sebelum kemerdekaan RI, Pemerintah Hindai Belanda telah melakukan hal tersebut. Foto sebalah kiri menunjukkan bagimana aktivitas Pemerintahan Hindia Belanda sejak tahun 1924 melakukan ekspor sapi di pelabuhan Ampenan Mataram.

EKSISTENSI DESA ADAT DAN KELEMBAGAAN LOKAL: KASUS BALI

Oleh :
Agus Purbathin Hadi
Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)

Bentuk Desa di Bali terutama didasarkan atas kesatuan tempat. Disamping kesatuan wilayah maka sebuah desa merupakan pula suatu kesatuan keagamaan yang ditentukan oleh suatu kompleks pura desa yang disebut Kahyangan Tiga, ialah Pura Puseh, Pura Bale Agung dan Pura Dalem. Ada kalanya Pura Puseh dan Pura Bale Agung dijadikan satu dan disebut Pura Desa (Baliaga, 2000).

Dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979, di Bali dikenal adanya dua pengertian desa. Pertama, 'desa' dalam pengertian hukum nasional, sesuai dengan batasan yang tersirat dan tersurat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Desa dalam pengertian ini melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan sehingga dikenal dengan istilah 'Desa Dinas' atau 'Desa Administratif'. Desa dalam pengertian yang kedua, yaitu desa adat atau Desa Pakraman, mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat dan terikat oleh adanya tiga pura utama (Kahyangan Tiga). Dasar pembentukan desa adat dan desa dinas memiliki persyaratan yang berbeda, sehingga wilayah dan jumlah penduduk pendukung sebuah desa dinas tidak selalu kongruen dengan desa adat.
Secara historis belum diketahui kapan dan bagaimana proses awal terbentuknya desa adat di Bali. Ada yang menduga bahwa desa adat telah ada di Bali sejak zaman neolitikum dalam zaman prasejarah. Desa adat mempunyai identitas unsur-unsur sebagai persekutuan masyarakat hukum adat, serta mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain. Ciri pembeda tersebut antara lain adanya wilayah tertentu yang mempunyai batas-batas yang jelas, dimana sebagian besar warganya berdomisili di wilayah tersebut dan adanya bangunan suci milik desa adat berupa kahyangan tiga atau kahyangan desa (Dharmayuda, 2001). selengkapnya download

Laporan Hasil Perencanaan Partisifatif bersama Masyarakat di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2004

Oleh :
Agus Purbathin Hadi & Sabil Risaldy
Aliansi Lembaga Adidaya Masyarakat (ALAM)
Propinsi Nusa Tenggara Barat

Pada tahun 2004, Aliansi Lembaga Adidaya Masyarakat (ALAM) Propinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan kegiatan pendampingan masyarakat di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan setelah inisiasi dan sosialisasi program di Desa Aik Berik, adalah memfasilitasi masyarakat untuk menyusun kesepakatan dengan stakeholders dan rencana aksi pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi kelembagaan desa dan kelompok-kelompok masyarakat. Kegiatan ini meliputi pemahaman potensi desa, pelatihan perencanaan partisipatif, penyusunan rencana aksi, dan diakhri dengan kegiatan studi banding ke desa-desa yang dinilai berhasil dalam beberapa aspek pembangunan desa.

PEMAHAMAN POTENSI DESA AIK BERIK
Dalam proses inisiasi dan sosialisasi program terungkap bahwa Desa Aik Berik belum memiliki data dasar yang lengkap dan akurat. Kegiatan pertama dalam implementasi model ini adalah melakukan pendataan “dari, oleh dan untuk masyarakat”. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan metode Participatory Rural Appraissal (PRA), yaitu sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan (Djohani, Rianingsih, 1996).
Penerapan PRA merupakan salah satu strategi memberdayakan masyarakat perdesaan. Dalam PRA masyarakat berlaku sebagai subjek dan bukan objek, dan peneliti serta praktisi menempatkan diri sebagai ”insider”, bukan ”outsider”. Masyarakat yang membuat peta, model, diagram, mengurutkan, memberi nilai, mengkaji, memberikan contoh, mengidentifikasi dan menyeleksi prioritas masalah, menyajikan hasil, mengkaji ulang dan merencanakan kegiatan aksi. selengkapnya download

Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia

Oleh :
Agus Purbathin Hadi
Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)

Sejak pemerintahan Orde Baru, pemerintah meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Salah satu yang terkenal adalah Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat miskin melalui pengembangan sumberdaya manusia, modal, dan usaha produktif serta pengembangan kelembagaan. Lingkup dari program IDT menyangkut kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di desa-desa tertinggal. Akselerasi kegiatan sosial ekonomi dilakukan melalui pengembangan sumberdaya ekonomi di pedesaan, suplai kebutuhan dasar, pelayanan jasa, dan penciptaan lingkungan pendukung bagi proses pengentasan kemiskinan. Program IDT, selain memberikan dukungan dana 20 juta per desa tertinggal, juga memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, supervisi dan tenaga pendamping. Lebih dari itu, program IDT juga membantu mengembangkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kondisi pedesaan.
Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.
selengkapnya click download

KONSEP PEMBERDAYAAN, PARTISIPASI DAN KELEMBAGAAN DALAM PEMBANGUNAN

Oleh :
Agus Purbathin Hadi

Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)

Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Pemberdayaan dan partisipasi muncul sebagai dua kata yang banyak diungkapkan ketika berbicara tentang pembangunan. Meskipun demikian, pentingnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh stakeholders pembangunan, baik dari kalangan pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat. Bahkan di kalangan masyarakat sendiri masih gamang menghadapi praktek partisipasi dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan di lingkungannya. Di sisi lain, hampir semua proyek dan program pemerintah mensyaratkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanya, dimana masyarakat ditempatkan pada posisi strategis yang menentukan keberhasilan program pembangunan. Akan tetapi, dalam prakteknya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sering disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Download

MAKALAH PERKEMBANGAN TEKHNOLOGI INFORMASI

DISUSUN OLEH :

1. GALUH FHANTIA CIF007010
2. GALURA PUTRI SARTIKA CIF007011
3. INDIRA GHANDI CIF007012
4. I GUSTI NGURAH ARIAWAN CIF00708
5. KADEK TOTOK APRIANTA CIF00720
6. EVA LUSIANA CIF007016

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.
Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran. download makalah

“TEKNOLOGI INFORMASI”

TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA

Disusun Oleh :
L. Apri Rozi Ramadhan (C1F 007 022)
L. Teguh Asri Mandrajati (C1F 007 023)
Lely Nurfitriana Hadi (C1F 007 024)
Mardiazis (C1F 007 026)
Markidin (C1F 007 028)
M. Zaenal Abidin (C1F 007 030)

Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir tahun 70-an. Pada masa sebelumnya istilah teknologi informasi biasa disebut teknologi komputer atau pengolahan data elektronis ( electronic data processing ). Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras ( hardware ) dan perangkat lunak ( software ), komputer, komunikasi, dan elektronik digital. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan dimana memberikan andil besar terhadap perubahan – perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan dan penelitian. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia ( SDM ) TIK, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, perusahaan, UKM ( usaha kecil menengah ) dan LSM. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan.

lebih lengkap Download....

Mendampingi Misi ADB kunjungan ke Desa P4MI

Misi ADB ke Kabupaten Lombok Timur terdiri dari Dr. Sununtar (Mission Leader/Project Economist ADB) dan Mrs. Dytas. Kedatangan Misi ADB didampingi oleh Dr. E. Eko Ananto dan Arif Surachman, S.Pi, M.Sc (PCMU), Dr. Chong K.C dan Dr. Prabowo (Consultant). Kunjungan hanya berlangsung satu hari pada tanggal 28 Maret 2009.
Pada hari Sabtu, 28 Maret 2009, jam 07.30 rombongan berangkat dari Mataram ke Lombok Timur. Kunjungan pertama ke Setelah itu Misi ADB mengadakan pertemuan di Kantor Bappeda Lombok Timur dengan Pemkab Lombok Timur, PIU, BPTP, Konsultan (DLO dan DME), dan LSM. Pada pertemuan tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur memaparkan hasil pelaksanaan P4MI sampai Maret 2009 dan rencana exit strategy yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah.
Setelah pertemuan di Kabupaten, Misi ABD melakukan kunjungan ke desa-desa : Peneda Gandor, Lendang Nangka, Montong Betok, Perian dan Jenggik Utara. Satu desa yang sudah disiapkan, yaitu Desa Rarang, tidak dapat dikunjungi karena hujan.

Pengembangan Biogas di Desa Prian Kabupaten Lombok Timur

Penerapan sisitem biogas di Desa Prian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur.

Kunjungan Team Leader P4MI Ir. Meidi Syaflan, MP dan Koordinator SLK P4MI Kabupaten Lombok Tmur Ir.Agus Purbathin Hadi, MSi didampingi oleh Fasilitator Desa P4MI Supriati, A.Mkl

Rapat Koordinasi Nasional P4MI di Mataram NTB

Kemajuan Program P4MI Lombok Timur
Tahun 2003 – 2008

Koordinator SLK Ir. Agus Purbathin Hadi, M.Si

Program P4MI Lombok Timur di mulai sejak tahun 2005
Kondisi SLK : dari 20 Orang menjadi 2 Orang, Padahal di akhir program ini merupakan titik kritis dari sebuah program pemberdayaan (pendampingan) kelembagaan.

Jumlah desa Program : 112 Desa (2003-2008)
Tahun 2008 : 6 Desa

Jenis Investasi :
Sebagian besar berupa jalan usaha tani yang digandengkan dengan saluran irigasi,
Dilihat dari segi alokasi anggaran kontribus swadaya masyarakat rata-rata di atas 20 %,

Manfaat :

• Percaya diri masyarakat karena mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan investasi.
• Tumbuhnya rasa memiliki dari para petani atas investasi yang telah dibangun.

Hal lain yang kami sampaikan :

• Masalah jumlah SLK yang hanya 2 orang tidak memungkinkan untuk memaksimalkan pendampingan langsung ke tingkat lapangan
• Jabatan PIU yang selalu berubah karena kepentingan politik lokal, akan mempengaruhi kegiatan administrasi program.

Beberapa bentuk kegiatan pendampingan lain dengan PUSLIT BPTP :

• Kegiatan Inovasi dan Teknologi Budidaya Ayam Arbain di dusun Ambengan Desa Peneda Gandor Kecamatan Labuhan Haji.
• Demplot budidaya 6 jenis varitas Jagung Hibrida (C7, bisi 2, bisi 16, NK 33, Nusantara, Bima 3) di desa Mamben daya

Desa Pengembangan Agribisnis :

• Desa Perian Kecamatan Montong Gading untuk kegiatan Inovasi Kegiatan Penggemukan sapi Bali.
• Desa Sembalun Lawang Pengembangan Komoditas Holtikultura (pengembangan budidaya tanaman kentang atlantik) kerjasama dengan PT. Indofood.

Suksestory Kegiatan Investasi :

• Pembangunan Bak Air dengan sistem pompa.
• Bendung Jenggik Utara (7000 m3) bisa mengairi 400 Ha lahan pertanian dengan nilai proyek 1,5 M

Kajian Dampak P4MI

Kajian Dampak Program Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi (P4MI)
Kabupaten Lombok Timur Terhadap para penerima manfaat di sejumlah Desa

FENOMENA ”KELAHIRAN SAPI KEMBAR” DAN PELUANG PENGEMBANGANNYA DI BUMI SEJUTA SAPI

Twinning cattle atau sapi lahir kembar merupakan salah satu program unggulan dan sekaligus merupakan terobosan dari Badan Litbang Pertanian berpartisipasi dalam upaya mengatasi kekurangan pasokan daging dan memperbaiki kondisi ketahanan pangan nasional sehingga pada waktunya nanti swasembada daging dapat terwujud. Secara alamiah peristiwa kelahiran kembar sangat jarang terjadi sehingga memunculkan berbagai komentar yang cenderung skeptis terhadap peluang pemanfaatan tehnologi kelahiran kembar sebagai upaya terobosan untuk meningkatkan produksi sapi dan daging nasional. Tulisan ini akan menguraikan secara singkat fenomena kelahiran kembar dan peluang peningkatan frekuensi kelahiran kembar pada sapi betina produktif pembawa sifat kembar sehingga teknologi kelahiran kembar dapat dipertimbangkan menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan produksi daging nasional.

Sumber : http://ntb.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=1

Subuh di Pasar Lenek Bag II

Subuh di Pasar Lenek Bag I

Pelatihan Pengembangan Agroindustri Program P4MI Kabupaten Lombok Timur

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian suatu Negara tidak perlu dipertanyakan lagi. Bukan hanya karena pada masa krisis hanya sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan yang positif (karena tidak ada yang menginginkan krisis dan krisis tidak terjadi berulang-ulang), tapi tidak ada satu Negara maju pun di dunia dimana pertaniannya tidak maju. Tingkat kecanggihan pertanian di Negara maju misalnya, sama dengan tingkat kecanggihan sektor-sektor lainnya.

Pertanian menjadi landasan perekonomian suatu Negara. Ia menjadi sumber pangan, sandang dan papan yang bermutu, murah, dan berkesinambungan bagi masyarakat suatu bangsa; sebagai sumber bahan baku bagi industri lainnya; dan sebagai pemasok tenaga kerja bagi sektor manufacturing dan sektor jasa di perkotaan. Sejalan dengan peningkatan pendapatan penduduk suatu bangsa, maka kebutuhan produk olahan hasil pertanian akan semakin meningkat. Data menunjukkan bahwa nilai tambah dari pengolahan jauh lebih besar dari hasil produk primer, yang sudah tentu menyerap sejumlah tenaga kerja yang cukup besar pula. Disamping menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar dari produk primernya, pengolahan hasil yang meningkat akan menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap produk on-farm (derived demand), baik dari sudut jumlah maupun mutu dan nilai, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan di sektor hulu yaitu pendapatan petani.

Tujuan Pelatihan

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada Fasilitator Desa (FD) Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) dari masing – masing desa sasaran Program Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi (P4MI) Tahun Anggaran 2003, 2007 dan 2008 sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang tertuang dalam PAM, TOR dan PANDUM P4MI.

Peserta Pelatihan
Yang menjadi peserta pada Pelatihan Pengembangan Agroindustri bagi Fasilitator Desa dan Kelompok Wanita Tani ini sebanyak 204 (Dua Ratus Empat) Orang peserta yang terdiri dari 2 (dua) orang Fasilitator Desa (FD), 3 (tiga) orang perwakilan Kelompok Wanita Tani (KWT) dari 40 (empat puluh) desa sasaran Program Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi (P4MI) untuk TA. 2003, 2007 dan 2008 serta 4 (Empat) orang Panitia

Pendanaan
Pendanaan Pelatihan Pengembangan Agroindustri Kelompok Wanita Tani Program P4MI Tahun Anggaran 2003, 2007 dan 2008 berasal dari pemerintah (Rupiah murni APBN, Pinjaman Luar Negeri : ADB Loan 1909 – INO SF) melalui LSM Nasional Yayasan Pengembangan Masyarakat Agrikarya (Yayasan Agribisnis – Jakarta).

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan Pelatihan Pengembagaan Agroindustri bagi Fasilitator Desa (FD) dan Kelompok Wanita Tani Program P4MI Tahun Anggaran 2003, 2007 dan 2008 dilaksanakan di Lesehan Pondok Santai Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, yang terbagi dalam 3 (tiga) angkatan. Masing – masing angkatan terbagi dalam 2 (dua) kelas dengan rincian sebagai berikut :

ANGKATAN I Senin, 16 - 18 Maret 2009

1. SAKRA Swangi
2. KERUAK Selebung Ketangga
3. SAKRA Sakra
4. SAKRA BARAT Bungtiang
5. JEROWARU Pemongkong
6. MT. GADING Mt. Betok
7. MASBAGIK Paok Motong
8. SIKUR Semaya
9. SIKUR Sikur
10. TERARA Terara
11. MT. GADING Kilang
12. MT. GADING Perian
13. TERARA Jenggik

ANGKATAN II Kamis, 19 - 21 Maret 2009

1. LABUHAN HAJI Korleko
2. WANASABA Mamben Lauk
3. SEMBALUN Sembalun Lawang
4. SAMBELIA Sambelia
5. LAB. HAJI Kelurahan Ijobalit
6. PRINGGABAYA Labuhan Lombok
7. PRINGGABAYA Kerumut
8. SAMBELIA Obel-Obel
9. SEMBALUN Sembalun Bumbung
10. WANASABA Mamben Daya
11. WANASABA Tembeng Putik
12. SAMBELIA Sugian
13. SEMBALUN Bilok Petung
14. Swela Sapit

ANGKATAN III Minggu, 22 – 24 Maret 2009

1. SUKAMULIA Dasan Lekong
2. SURALAGA Anjani
3. PRINGGASELA Pringgasela
4. SUKAMULIA Jantuk
5. SELONG Kelurahan Majidi
6. SELONG Kelurahan Sekarteja
7. PRINGGASELA Rempung
8. AIKMEL Kembang Kerang
9. AIKMEL Kalijaga
10. AIKMEL Aikmel
11. SELONG Kelurahan Rakam
12. SELONG Kelurahan Kelayu Utara
13. SURALAGA Bagik Payung Selatan

Fasilitator dan Tutor
Fasilitator berjumlah 8 (delapan) orang dan 4 (empat) orang Panitia, yang terdiri dari :

1. Koordinator SLK Program P4MI Lombok Timur;
2. Kabag. Ekonomi – Setda Kabupaten Lombok Timur;
3. Kabid. Ekonomi Bappeda (PIU P4MI) Kabupaten Lombok Timur;
4. 2 Orang SLK Tingkat Kecamatan;
5. 1 Orang Tenaga Ahli dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram;
6. 1 Orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur;
7. 1 Orang ahli Management Industri Rumah Tangga;
8. 4 Orang Panitia;

Metode Pelatihan
Kegiatan Pelatihan Pengembangan Agroindustri bagi Fasilitator Desa (FD) dan Kelompok Wanita Tani Program P4MI Tahun Anggaran 2003, 2007 dan 2008 di Kabupaten Lombok Timur menggunakan metode Partisipatif yang terdiri dari :

1. Pemaparan materi pelatihan Penyampaian gambaran umum tentang materi yang diberikan oleh fasilitator/instruktur dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada peserta pelatihan kemudian para peserta dituntun untuk lebih aktif (partisipatif) dalam mengulas membahas materi yang diberikan.
2. Penugasan Untuk lebih membangun partisipatif peserta dalam pelatihan, para peserta diberi tugas secara berkelompok tentang apa dan bagaimana mereka nantinya ditingkat lapangan.
3. Diskusi kelompok dan diskusi pleno.
4. Kunjungan Lapangan/Study banding
5. Penyedian Klinik Konsultasi Agribisnis dan Agroindustri Pedesaan
6. Rencana tindak lanjut.

Materi Pelatihan
Adapun materi pelatihan yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pre test
2. Membangun Suasana
3. Kebijakan Pengembangan UMKM (Industri Rumah Tangga)
4. Refresh Teknologi Hasil Pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT)
5. Teknologi Pengolahan dan Pengemasan Produk Pertanian
6. Management Industri Rumah Tangga
7. Standarisasi Produk, Higienitas dan Perijinan Industri Rumah Tangga
8. Rencana Tindak Lanjut
9. Evaluasi
10. Penyediaan Klinik Konsultasi Agribisnis dan Agroindustri Pedesaan

Rencana Tindak Lanjut
Sesuai hasil kesepakatan para peserta pelatihan maka rencana tindak lanjut yang akan di lakukan dirumuskan sebagai berikut :
1. Persiapan

• Koordinasi dengan pemerintah desa terkait dengan hasil pelatihan
• Pembentukan Forum Gapoktan di tingkat klaster.
• Membuat jadwal pertemuan Forum Gapoktan.

2. Perencanan

• Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani yang dibantu oleh FD dan Staf LSM Klaster akan dibina baik itu di bidang inovasi pengolahan, pemasaran hasil, dan masukan pertanian serta informasi teknologi pertanian (Gapokatan Bisnis Riil).
• Pembuatan Simpan–Pinjam Kelompok Wanita Tani yang diharapkan dapat mengatasi masalah modal kerja kelompok tani
• Sinergi program dengan Dinas/Intansi terkait; PNPM; Koperasi dan Perbankan dalam rangka penguatan kelembagaan dan modal kerja Kelompok Wanita TAni.
• Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani yang dibantu oleh FD dan Staf LSM Klaster membuat jaringan kerjasama dalam pemasaran hasil baik itu sifatnya dari Mitra Usaha Swasta maupun dari Departeman/Instansi lainnya ataupun Pemerintah Daerah.

3. Pelaksanaan Pendampingan

• Bersama dengan FD dan Staf LSM Klaster memobilisasi Kelompok Tani guna meningkatkan partisipasi dan kerjasama antar Kelompok Tani
• Mendampingi pembuatan administrasi Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani
• Membuat jadwal bersama KID, FD dan Staf LSM Klaster untuk pertemuan dengan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani minimal 3 bulan sekali
• Membuat pola kemitraan agribisnis dengan pihak lain baik itu berupa pemasaran hasil, akses informasi, penanaman modal dll.