Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat : Aspek Teori dan Penelitian Perilaku

Oleh :
Agus Purbathin Hadi

Keberdayaan dan kemandirian masyarakat mendapatkan perhatian yang besar dalam kegiatan pembangunan nasional. Dari sudut pandang Ilmu Penyuluhan Pembangunan, memberdayakan dan memandirikan masyarakat merupakan peranan dari penyuluhan. Pelaku penyuluhan bertugas untuk membantu para petani dan warga pedesaan mengorganisasikan diri dan bertangung-jawab dalam (pemberdayaan) pertumbuhan dan perkembangan mereka sendiri. Memberdayakan berarti membuat petani dan masyarakat perdesaan menjadi mampu, memperkenankan, atau mengizinkan dan dapat dilihat sebagai inisiasi sendiri atau oleh orang lain. Bagi Penyuluh, memberdayakan ialah membantu komunitas membangun, mengembangkan, dan meningkatkan daya mereka sendiri sehingga semakin mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, lebih berdaya menolong dirinya sendiri, semakin berperan dalam memperkuat kohesi sosial dalam tatanan masyarakat yang lebih baik, dan semakin berdaya saing dalam tatanan masyarakat ekonomi yang lebih maju. lebih lengkap clik download

Fasilitator Infomobilisasi Sebagai Agen Perubahan

Oleh :

Agus Purbathin Hadi

Pendahuluan

Setelah reformasi dan otonomi daerah bergulir di Indonesia, informasi mengemuka sebagai suatu isu keberpihakan kepada orang miskin dan hak (politik). Informasi adalah hak dasar. Kesenjangan informasi dan kemiskinan merupakan isu yang diusung masyarakat internasional dalam membicarakan pembangunan di negara-negara berkembang sehingga definisi kebutuhan dasar (basic needs) terus-menerus diperbarui, dan pendidikan dan informasi menjadi termasuk ke dalam kebutuhan dasar. Masyarakat internasional mengusung isu mengenai adanya “kesenjangan informasi” (information gap) dan kesenjangan dijital” (digital divide) di dalam sebuah forum yang disebut Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Tentang Masyarakat Informasi (World Summit on the Information Society/WSIS) yang merupakan inisiatif lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memberikan mandat untuk penyelenggaraannya kepada International Telecommunication Union (ITU).

Lemahnya akses dan penggunaan informasi akan menyebabkan keterpinggiran dan ketertinggalan masyarakat dari berbagai kemajuan pembangunan yang tersedia. Persoalan kesenjangan informasi ini bukan hanya dilihat sebagai faktor kemiskinan ekonomi, melainkan juga dalam pengertian kemiskinan sosial-politik (tidak dapat menyampaikan aspirasi, tidak mengetahui adanya kebijakan yang berdampak kepada mereka, tidak cukup pemahaman untuk bisa terlibat dalam pengambilan keputusan, adanya diskriminasi dan dominasi oleh kelompok/pihak yang menguasai informasi, dan sebagainya). Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memiliki kesadaran dan kebutuhan terhadap informasi sebagai sumber kekuatan (power). Masyarakat yang dapat menggunakan informasi untuk mengambil keputusan yang baik bagi dirinya sendiri, bertindak secara kritis dalam upaya memperbaiki keadaan dan mengatasi masalahnya sendiri, mampu terlibat dalam proses-proses sosial dan politik termasuk dalam proses pengambilan keputusan publik yang dilakukan komunitasnya. Masyarakat yang demikian biasa disebut juga masyarakat informasi (information society) dan masyarakat pembelajar (learning society). selengkapnya Download

Etika dan Politik Komunikasi Inovasi

Oleh : Agus Purbathin Hadi
Tela'ah Buku
Communication For Rural Inovation

Buku Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension mencoba mengkritisi pemaknaan penyuluhan dan mencoba menawarkan komunikasi inovasi sebagai kata kunci penyuluhan. Tentang peristilahan “penyuluhan” atau “extension” sudah sering menjadi perdebatan. Di Australia dan Amerika Serikat, istilah extension sudah menjadi jargon yang umum. Diskusi-diskusi berkembang pada berbagai anomali dalam praktik-praktik penyuluhan di tataran praktis. Baik di Australia maupun di Amerika, istilah Penyuluhan dan Pengembangan Pedesaan (Extension and Rural Development), Pendidikan Penyuluhan (Extension Education), Penyuluhan dan Pengembangan Masyarakat (Extension and Community Development) sudah sejak lama ada dan sampai kini masih berkembang.

Yang menjadi sorotan adalah orientasi dalam pelaksanaannya, yang sangat berkaitan dengan paradigma yang dianut oleh masing-masing organisasi penyuluhan bahkan rezim pemerintahan. Selama para pihak pemegang kebijakan masih berpegang pada paradigma linier, orientasi teknologi, belum bergesar pada prinsip mengutamakan manusia, dan memposisikan penyuluhan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka hanya keterpurukan yang terjadi.

Terkait dengan apa yang disampaikan di atas, makalah ini akan membahas Bab 3 (The Ethics and politics of communication for innovation : Etika dan Politik Komunikasi Inovasi) dari Bagian 1 (Rethinking Extension) buku Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension karya Cees Leeuwis. Oleh karena itu, untuk memahami Bab 3 ini, perlu memahami Bab-bab sebelum dan setelah Bab 3 pada Bagian 1 buku ini. Bab ini mempertanyakan apakah sah dan etis intervensi komunikasi inovasi oleh pemerintah karena alasan-alasan politis dan atau tujuan tertentu. Padahal falsafah penyuluhan adalah demokratis dimana individu khalayak sangat dipentingkan dan memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak suatu inovasi.
Selengkapnya Download Artikel