Peranan dan Keterampilan Pekerja Komunitas

Oleh :

Agus Purbathin Hadi

Pendahuluan

Program pemberdayaan masyarakat lahir sebagai bentuk kritik terhadap konsep pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang menimbulkan ketergantungan. Mulai tahun 2006, Pemerintah telah memiliki konsep penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan basis pemberdayaan masyarakat. Program yang diresmikan oleh Presiden Ssusilo Bambang Yudhoyono di Palu pada tanggal 1 Mei 2007 ini, bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan tujuan meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Program ini merupakan salah satu program utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, selain program-program lain yang telah ada, seperti Raskin, Askeskin, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan bahan bakar nabati dan energi alternatif, peningkatan ketahanan pangan, sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin (Sinar Harapan, 26 April 2007).

PNPM bukan program yang sama sekali baru, namun merupakan wadah bagi terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan diperluas secara nasional. Untuk tahun 2007, dua program diintegrasikan, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). PNPM 2007 mencakup 1.993 kecamatan di perdesaan dan 834 kecamatan di perkotaan atau sekitar 50.000 desa. Tahun 2008, PNPM akan mengintegrasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga dan mencakup 3.800 kecamatan, dan selanjutnya pada tahun 2009 secara kumulatif seluruh kecamatan di Indonesia (5.263 kecamatan) akan mendapat PNPM (Sinar Harapan, 26 April 2007).

Dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat, peran fasilitator sangat penting sebagai katalisator yang menggerakkan masyarakat agar mau melakukan perubahan, membantu pemecahan masalah, membantu penyebaran inovasi, serta memberi petunjuk bagaimana mengenali dan merumuskan kebutuhan, mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan, mendapatkan sumber-sumber yang relevan, memilih dan mengevaluasi, dan menghubungkan dengan sumber-sumber yang diperlukan. Program-program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM menempatkan tenaga-tenaga pendamping atau sering juga disebut fasilitator (dalam makalah ini untuk selanjutnya disebut dengan Pekerja Komunitas. Dari berbagai penelitian, melaporkan ketidaksiapan peran institusi konsultansi dan fasilitasi proyek. Kurang optimalnya peran fasilitator dalam pendampingan masyarakat akibat lemahnya pemahaman ideologi pembangunan berbasis komunitas dan lemahnya pemahaman community development di antara pelaku program. (selengkapnya clik Download)

Menurut Sumpeno (2007), dalam konteks pembangunan masyarakat (civil society) kegiatan fasilitasi dilakukan oleh tenaga khusus yang bertugas; Pertama, membina kelompok masyarakat yang terkena krisis sehingga menjadi suatu kebersamaan tujuan dan kegiatan yang berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan; Kedua, sebagai pemandu atau fasilitator, penghubung dan penggerak (dinamisator) dalam pembentukan kelompok masyarakat dan pembimbing pengembangan kegiatan kelompok. Dalam upaya mewujudkan otonomi dan kemandirian masyarakat perlu bimbingan atau pendampingan. Fasilitator biasanya identik dengan tugas pendampingan tersebut

Makalah ini akan membahas peranan Pekerja Komunitas dalam pemberdayaan masyarakat, serta keterampilan apa yang harus dimiliki untuk dapat melaksanakan peran tersebut dengan baik.

Pengertian, Falsafah, Konsep, dan Prinsip Penyuluhan Pembangunan

Oleh :

Agus Purbathin Hadi

Ketika mendengar kata penyuluhan, maka yang terlintas di benak sebagian orang adalah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), petugas yang mengendarai motor berwarna kuning/hijau, datang mengunjungi petani di desa-desa, menyampaikan informasi dan teknologi pertanian, terkadang menagih kredit, juga memandang bahwa penyuluhan merupakan proses “Transfer of Technology” (TOT). Kini dan dimasa yang akan datang, kiranya konotasi dan gambaran itu harus berubah dan semestinya dirubah.

Perubahan paradigma pembangunan pertanian dan perdesaan ke arah desentralisasi, peningkatan daya saing, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, membawa konsekuensi terhadap paradigma penyuluhan. Memasuki era otonomi daerah, terjadi perubahan kelembagaan penyuluhan dan peran penyuluh. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam beberapa dekade ini telah berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat. Meningkatnya aksesibilitas kawasan dan keterdedahan masyarakat atas informasi yang ada juga sangat mendukung percepatan perubahan perilaku tersebut. Di bidang pertanian, perubahan perilaku petani digerakkan melalui upaya penyuluhan pertanian. Akan tetapi, dalam dekade terakhir ini model penyuluhan konvensional sebagai bagian strategis dalam proses pembangunan mulai dipertanyakan relevansinya, dan bahkan di beberapa tempat muncul keinginan untuk memarjinalkan peran penyuluhan. Penyuluhan dianggap tidak mampu memberikan peran yang bermakna bagi proses pembangunan dan mobilisasi dana pembangunan,dan karenanya tidak diperlukan.

Di sisi lain, Patton (1993) dan Miller (1993) dalam P3P Unram (2007) menganggap bahwa penyuluhan menjadi organisasi masa depan. Bagaimana masyarakat pertanian di masa yang akan datang ditentukan oleh bagaiamana lembaga penyuluhan memainkan perannannya. Dalam perspektif mereka penyuluhan harus mengalami pergeseran paradigma, kalau peran strategis itu mau diwujudkan. Beberapa pergeseran itu adalah: (1) Penyuluhan bergeser dari pendekatan top-down kepada pendekatan partisipatif, (2) dari parsial kepada holistik dan sistem, (3) dari “pengajaran dan training” kepada “pembelajaran dan fasilitasi”, dan (4) dari pendekatan disiplin kepada multidisiplin.

Bahasan berikut ini akan mengkaji pengertian dan makna penyuluhan, serta falsafah, konsep dan prinsip penyuluhan. Download selengkapnya

Keterkaitan Berbagai Tahapan Penelitian

Oleh :
Agus Purbathin Hadi

Pendahuluan

Kegiatan penelitian adalah proses yang sistematis berdasarkan prosedur tertentu, dan dilaksanakan secara obyektif.. Seorang peneliti yang baik adalah mampu berfikir sistematis dan jujur. Sebagai suatu kegiatan yang sistematis, penelitian dilaksanakan dengan tahapan-tahapan dan metode tertentu, dimana antar tahapan penelitian memiliki keterkaitan yang akan menentukan keberhasilan dan kualitas suatu penelitian.

Koherensi, Substansi, Presisi, Analitis
dan Sintesis Hasil Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan-tahapan dan metode tertentu, dimana antar tahapan penelitian memiliki keterkaitan yang akan menentukan keberhasilan dan kualitas suatu penelitian. Sebelum memahas keterkaitan antar tahapan penelitian, terlebih dahulu kita kembali ke pengertian-pengertian dasar yang digunakan dalam suatu penelitian, yaitu :

lebih lengkap dowonload

Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat : Aspek Teori dan Penelitian Perilaku

Oleh :
Agus Purbathin Hadi

Keberdayaan dan kemandirian masyarakat mendapatkan perhatian yang besar dalam kegiatan pembangunan nasional. Dari sudut pandang Ilmu Penyuluhan Pembangunan, memberdayakan dan memandirikan masyarakat merupakan peranan dari penyuluhan. Pelaku penyuluhan bertugas untuk membantu para petani dan warga pedesaan mengorganisasikan diri dan bertangung-jawab dalam (pemberdayaan) pertumbuhan dan perkembangan mereka sendiri. Memberdayakan berarti membuat petani dan masyarakat perdesaan menjadi mampu, memperkenankan, atau mengizinkan dan dapat dilihat sebagai inisiasi sendiri atau oleh orang lain. Bagi Penyuluh, memberdayakan ialah membantu komunitas membangun, mengembangkan, dan meningkatkan daya mereka sendiri sehingga semakin mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, lebih berdaya menolong dirinya sendiri, semakin berperan dalam memperkuat kohesi sosial dalam tatanan masyarakat yang lebih baik, dan semakin berdaya saing dalam tatanan masyarakat ekonomi yang lebih maju. lebih lengkap clik download

Fasilitator Infomobilisasi Sebagai Agen Perubahan

Oleh :

Agus Purbathin Hadi

Pendahuluan

Setelah reformasi dan otonomi daerah bergulir di Indonesia, informasi mengemuka sebagai suatu isu keberpihakan kepada orang miskin dan hak (politik). Informasi adalah hak dasar. Kesenjangan informasi dan kemiskinan merupakan isu yang diusung masyarakat internasional dalam membicarakan pembangunan di negara-negara berkembang sehingga definisi kebutuhan dasar (basic needs) terus-menerus diperbarui, dan pendidikan dan informasi menjadi termasuk ke dalam kebutuhan dasar. Masyarakat internasional mengusung isu mengenai adanya “kesenjangan informasi” (information gap) dan kesenjangan dijital” (digital divide) di dalam sebuah forum yang disebut Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Tentang Masyarakat Informasi (World Summit on the Information Society/WSIS) yang merupakan inisiatif lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memberikan mandat untuk penyelenggaraannya kepada International Telecommunication Union (ITU).

Lemahnya akses dan penggunaan informasi akan menyebabkan keterpinggiran dan ketertinggalan masyarakat dari berbagai kemajuan pembangunan yang tersedia. Persoalan kesenjangan informasi ini bukan hanya dilihat sebagai faktor kemiskinan ekonomi, melainkan juga dalam pengertian kemiskinan sosial-politik (tidak dapat menyampaikan aspirasi, tidak mengetahui adanya kebijakan yang berdampak kepada mereka, tidak cukup pemahaman untuk bisa terlibat dalam pengambilan keputusan, adanya diskriminasi dan dominasi oleh kelompok/pihak yang menguasai informasi, dan sebagainya). Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memiliki kesadaran dan kebutuhan terhadap informasi sebagai sumber kekuatan (power). Masyarakat yang dapat menggunakan informasi untuk mengambil keputusan yang baik bagi dirinya sendiri, bertindak secara kritis dalam upaya memperbaiki keadaan dan mengatasi masalahnya sendiri, mampu terlibat dalam proses-proses sosial dan politik termasuk dalam proses pengambilan keputusan publik yang dilakukan komunitasnya. Masyarakat yang demikian biasa disebut juga masyarakat informasi (information society) dan masyarakat pembelajar (learning society). selengkapnya Download

Etika dan Politik Komunikasi Inovasi

Oleh : Agus Purbathin Hadi
Tela'ah Buku
Communication For Rural Inovation

Buku Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension mencoba mengkritisi pemaknaan penyuluhan dan mencoba menawarkan komunikasi inovasi sebagai kata kunci penyuluhan. Tentang peristilahan “penyuluhan” atau “extension” sudah sering menjadi perdebatan. Di Australia dan Amerika Serikat, istilah extension sudah menjadi jargon yang umum. Diskusi-diskusi berkembang pada berbagai anomali dalam praktik-praktik penyuluhan di tataran praktis. Baik di Australia maupun di Amerika, istilah Penyuluhan dan Pengembangan Pedesaan (Extension and Rural Development), Pendidikan Penyuluhan (Extension Education), Penyuluhan dan Pengembangan Masyarakat (Extension and Community Development) sudah sejak lama ada dan sampai kini masih berkembang.

Yang menjadi sorotan adalah orientasi dalam pelaksanaannya, yang sangat berkaitan dengan paradigma yang dianut oleh masing-masing organisasi penyuluhan bahkan rezim pemerintahan. Selama para pihak pemegang kebijakan masih berpegang pada paradigma linier, orientasi teknologi, belum bergesar pada prinsip mengutamakan manusia, dan memposisikan penyuluhan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka hanya keterpurukan yang terjadi.

Terkait dengan apa yang disampaikan di atas, makalah ini akan membahas Bab 3 (The Ethics and politics of communication for innovation : Etika dan Politik Komunikasi Inovasi) dari Bagian 1 (Rethinking Extension) buku Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension karya Cees Leeuwis. Oleh karena itu, untuk memahami Bab 3 ini, perlu memahami Bab-bab sebelum dan setelah Bab 3 pada Bagian 1 buku ini. Bab ini mempertanyakan apakah sah dan etis intervensi komunikasi inovasi oleh pemerintah karena alasan-alasan politis dan atau tujuan tertentu. Padahal falsafah penyuluhan adalah demokratis dimana individu khalayak sangat dipentingkan dan memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak suatu inovasi.
Selengkapnya Download Artikel

BIL Rambang 1934

Bandara Internasional Rambang zaman Pemerintahan Hindia Belanda. 1934 Rambang yang terletak di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur pernah menjadi Bandara Internasional, dimana Pemerintahan Hindia Belanda menggunakannya sebagai terminal penerbangan di zamannya. Fenomena ini setidaknya menunjukkan bahwa BIL bukanlah fenomena atau hal baru di NTB. (diet)

Ampenan 1924

Ampenan 1924. Menjadikan NTB Gumi sejuta sapi bukanlah hal baru, sejak sebelum kemerdekaan RI, Pemerintah Hindai Belanda telah melakukan hal tersebut. Foto sebalah kiri menunjukkan bagimana aktivitas Pemerintahan Hindia Belanda sejak tahun 1924 melakukan ekspor sapi di pelabuhan Ampenan Mataram.

EKSISTENSI DESA ADAT DAN KELEMBAGAAN LOKAL: KASUS BALI

Oleh :
Agus Purbathin Hadi
Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)

Bentuk Desa di Bali terutama didasarkan atas kesatuan tempat. Disamping kesatuan wilayah maka sebuah desa merupakan pula suatu kesatuan keagamaan yang ditentukan oleh suatu kompleks pura desa yang disebut Kahyangan Tiga, ialah Pura Puseh, Pura Bale Agung dan Pura Dalem. Ada kalanya Pura Puseh dan Pura Bale Agung dijadikan satu dan disebut Pura Desa (Baliaga, 2000).

Dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979, di Bali dikenal adanya dua pengertian desa. Pertama, 'desa' dalam pengertian hukum nasional, sesuai dengan batasan yang tersirat dan tersurat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Desa dalam pengertian ini melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan sehingga dikenal dengan istilah 'Desa Dinas' atau 'Desa Administratif'. Desa dalam pengertian yang kedua, yaitu desa adat atau Desa Pakraman, mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat dan terikat oleh adanya tiga pura utama (Kahyangan Tiga). Dasar pembentukan desa adat dan desa dinas memiliki persyaratan yang berbeda, sehingga wilayah dan jumlah penduduk pendukung sebuah desa dinas tidak selalu kongruen dengan desa adat.
Secara historis belum diketahui kapan dan bagaimana proses awal terbentuknya desa adat di Bali. Ada yang menduga bahwa desa adat telah ada di Bali sejak zaman neolitikum dalam zaman prasejarah. Desa adat mempunyai identitas unsur-unsur sebagai persekutuan masyarakat hukum adat, serta mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain. Ciri pembeda tersebut antara lain adanya wilayah tertentu yang mempunyai batas-batas yang jelas, dimana sebagian besar warganya berdomisili di wilayah tersebut dan adanya bangunan suci milik desa adat berupa kahyangan tiga atau kahyangan desa (Dharmayuda, 2001). selengkapnya download

Laporan Hasil Perencanaan Partisifatif bersama Masyarakat di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2004

Oleh :
Agus Purbathin Hadi & Sabil Risaldy
Aliansi Lembaga Adidaya Masyarakat (ALAM)
Propinsi Nusa Tenggara Barat

Pada tahun 2004, Aliansi Lembaga Adidaya Masyarakat (ALAM) Propinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan kegiatan pendampingan masyarakat di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan setelah inisiasi dan sosialisasi program di Desa Aik Berik, adalah memfasilitasi masyarakat untuk menyusun kesepakatan dengan stakeholders dan rencana aksi pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi kelembagaan desa dan kelompok-kelompok masyarakat. Kegiatan ini meliputi pemahaman potensi desa, pelatihan perencanaan partisipatif, penyusunan rencana aksi, dan diakhri dengan kegiatan studi banding ke desa-desa yang dinilai berhasil dalam beberapa aspek pembangunan desa.

PEMAHAMAN POTENSI DESA AIK BERIK
Dalam proses inisiasi dan sosialisasi program terungkap bahwa Desa Aik Berik belum memiliki data dasar yang lengkap dan akurat. Kegiatan pertama dalam implementasi model ini adalah melakukan pendataan “dari, oleh dan untuk masyarakat”. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan metode Participatory Rural Appraissal (PRA), yaitu sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan (Djohani, Rianingsih, 1996).
Penerapan PRA merupakan salah satu strategi memberdayakan masyarakat perdesaan. Dalam PRA masyarakat berlaku sebagai subjek dan bukan objek, dan peneliti serta praktisi menempatkan diri sebagai ”insider”, bukan ”outsider”. Masyarakat yang membuat peta, model, diagram, mengurutkan, memberi nilai, mengkaji, memberikan contoh, mengidentifikasi dan menyeleksi prioritas masalah, menyajikan hasil, mengkaji ulang dan merencanakan kegiatan aksi. selengkapnya download

Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia

Oleh :
Agus Purbathin Hadi
Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)

Sejak pemerintahan Orde Baru, pemerintah meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Salah satu yang terkenal adalah Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat miskin melalui pengembangan sumberdaya manusia, modal, dan usaha produktif serta pengembangan kelembagaan. Lingkup dari program IDT menyangkut kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di desa-desa tertinggal. Akselerasi kegiatan sosial ekonomi dilakukan melalui pengembangan sumberdaya ekonomi di pedesaan, suplai kebutuhan dasar, pelayanan jasa, dan penciptaan lingkungan pendukung bagi proses pengentasan kemiskinan. Program IDT, selain memberikan dukungan dana 20 juta per desa tertinggal, juga memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, supervisi dan tenaga pendamping. Lebih dari itu, program IDT juga membantu mengembangkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kondisi pedesaan.
Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.
selengkapnya click download

KONSEP PEMBERDAYAAN, PARTISIPASI DAN KELEMBAGAAN DALAM PEMBANGUNAN

Oleh :
Agus Purbathin Hadi

Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)

Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Pemberdayaan dan partisipasi muncul sebagai dua kata yang banyak diungkapkan ketika berbicara tentang pembangunan. Meskipun demikian, pentingnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh stakeholders pembangunan, baik dari kalangan pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat. Bahkan di kalangan masyarakat sendiri masih gamang menghadapi praktek partisipasi dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan di lingkungannya. Di sisi lain, hampir semua proyek dan program pemerintah mensyaratkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanya, dimana masyarakat ditempatkan pada posisi strategis yang menentukan keberhasilan program pembangunan. Akan tetapi, dalam prakteknya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sering disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Download

MAKALAH PERKEMBANGAN TEKHNOLOGI INFORMASI

DISUSUN OLEH :

1. GALUH FHANTIA CIF007010
2. GALURA PUTRI SARTIKA CIF007011
3. INDIRA GHANDI CIF007012
4. I GUSTI NGURAH ARIAWAN CIF00708
5. KADEK TOTOK APRIANTA CIF00720
6. EVA LUSIANA CIF007016

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.
Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran. download makalah

“TEKNOLOGI INFORMASI”

TEKNOLOGI INFORMASI DAN MULTIMEDIA

Disusun Oleh :
L. Apri Rozi Ramadhan (C1F 007 022)
L. Teguh Asri Mandrajati (C1F 007 023)
Lely Nurfitriana Hadi (C1F 007 024)
Mardiazis (C1F 007 026)
Markidin (C1F 007 028)
M. Zaenal Abidin (C1F 007 030)

Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir tahun 70-an. Pada masa sebelumnya istilah teknologi informasi biasa disebut teknologi komputer atau pengolahan data elektronis ( electronic data processing ). Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras ( hardware ) dan perangkat lunak ( software ), komputer, komunikasi, dan elektronik digital. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan dimana memberikan andil besar terhadap perubahan – perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan dan penelitian. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia ( SDM ) TIK, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, perusahaan, UKM ( usaha kecil menengah ) dan LSM. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan.

lebih lengkap Download....

Mendampingi Misi ADB kunjungan ke Desa P4MI

Misi ADB ke Kabupaten Lombok Timur terdiri dari Dr. Sununtar (Mission Leader/Project Economist ADB) dan Mrs. Dytas. Kedatangan Misi ADB didampingi oleh Dr. E. Eko Ananto dan Arif Surachman, S.Pi, M.Sc (PCMU), Dr. Chong K.C dan Dr. Prabowo (Consultant). Kunjungan hanya berlangsung satu hari pada tanggal 28 Maret 2009.
Pada hari Sabtu, 28 Maret 2009, jam 07.30 rombongan berangkat dari Mataram ke Lombok Timur. Kunjungan pertama ke Setelah itu Misi ADB mengadakan pertemuan di Kantor Bappeda Lombok Timur dengan Pemkab Lombok Timur, PIU, BPTP, Konsultan (DLO dan DME), dan LSM. Pada pertemuan tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur memaparkan hasil pelaksanaan P4MI sampai Maret 2009 dan rencana exit strategy yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah.
Setelah pertemuan di Kabupaten, Misi ABD melakukan kunjungan ke desa-desa : Peneda Gandor, Lendang Nangka, Montong Betok, Perian dan Jenggik Utara. Satu desa yang sudah disiapkan, yaitu Desa Rarang, tidak dapat dikunjungi karena hujan.

Pengembangan Biogas di Desa Prian Kabupaten Lombok Timur

Penerapan sisitem biogas di Desa Prian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur.

Kunjungan Team Leader P4MI Ir. Meidi Syaflan, MP dan Koordinator SLK P4MI Kabupaten Lombok Tmur Ir.Agus Purbathin Hadi, MSi didampingi oleh Fasilitator Desa P4MI Supriati, A.Mkl

Rapat Koordinasi Nasional P4MI di Mataram NTB

Kemajuan Program P4MI Lombok Timur
Tahun 2003 – 2008

Koordinator SLK Ir. Agus Purbathin Hadi, M.Si

Program P4MI Lombok Timur di mulai sejak tahun 2005
Kondisi SLK : dari 20 Orang menjadi 2 Orang, Padahal di akhir program ini merupakan titik kritis dari sebuah program pemberdayaan (pendampingan) kelembagaan.

Jumlah desa Program : 112 Desa (2003-2008)
Tahun 2008 : 6 Desa

Jenis Investasi :
Sebagian besar berupa jalan usaha tani yang digandengkan dengan saluran irigasi,
Dilihat dari segi alokasi anggaran kontribus swadaya masyarakat rata-rata di atas 20 %,

Manfaat :

• Percaya diri masyarakat karena mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan investasi.
• Tumbuhnya rasa memiliki dari para petani atas investasi yang telah dibangun.

Hal lain yang kami sampaikan :

• Masalah jumlah SLK yang hanya 2 orang tidak memungkinkan untuk memaksimalkan pendampingan langsung ke tingkat lapangan
• Jabatan PIU yang selalu berubah karena kepentingan politik lokal, akan mempengaruhi kegiatan administrasi program.

Beberapa bentuk kegiatan pendampingan lain dengan PUSLIT BPTP :

• Kegiatan Inovasi dan Teknologi Budidaya Ayam Arbain di dusun Ambengan Desa Peneda Gandor Kecamatan Labuhan Haji.
• Demplot budidaya 6 jenis varitas Jagung Hibrida (C7, bisi 2, bisi 16, NK 33, Nusantara, Bima 3) di desa Mamben daya

Desa Pengembangan Agribisnis :

• Desa Perian Kecamatan Montong Gading untuk kegiatan Inovasi Kegiatan Penggemukan sapi Bali.
• Desa Sembalun Lawang Pengembangan Komoditas Holtikultura (pengembangan budidaya tanaman kentang atlantik) kerjasama dengan PT. Indofood.

Suksestory Kegiatan Investasi :

• Pembangunan Bak Air dengan sistem pompa.
• Bendung Jenggik Utara (7000 m3) bisa mengairi 400 Ha lahan pertanian dengan nilai proyek 1,5 M

Kajian Dampak P4MI

Kajian Dampak Program Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi (P4MI)
Kabupaten Lombok Timur Terhadap para penerima manfaat di sejumlah Desa

FENOMENA ”KELAHIRAN SAPI KEMBAR” DAN PELUANG PENGEMBANGANNYA DI BUMI SEJUTA SAPI

Twinning cattle atau sapi lahir kembar merupakan salah satu program unggulan dan sekaligus merupakan terobosan dari Badan Litbang Pertanian berpartisipasi dalam upaya mengatasi kekurangan pasokan daging dan memperbaiki kondisi ketahanan pangan nasional sehingga pada waktunya nanti swasembada daging dapat terwujud. Secara alamiah peristiwa kelahiran kembar sangat jarang terjadi sehingga memunculkan berbagai komentar yang cenderung skeptis terhadap peluang pemanfaatan tehnologi kelahiran kembar sebagai upaya terobosan untuk meningkatkan produksi sapi dan daging nasional. Tulisan ini akan menguraikan secara singkat fenomena kelahiran kembar dan peluang peningkatan frekuensi kelahiran kembar pada sapi betina produktif pembawa sifat kembar sehingga teknologi kelahiran kembar dapat dipertimbangkan menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan produksi daging nasional.

Sumber : http://ntb.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=1

Subuh di Pasar Lenek Bag II